Pemerintah Belajar dari Kasus Hukum Karen Agustiawan

Antara ยท Rabu, 12 Juni 2019 - 15:42 WIB
Pemerintah Belajar dari Kasus Hukum Karen Agustiawan

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. (Foto: iNews.id/Isna Rifka Sri Rahayu)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah belajar dari kasus hukum yang menimpa Karen Agustiawan. Mantan direktur utama PT Pertamina (Persero) itu divonis penjara plus denda karena merugikan negara dalam keputusan bisnis yang diambilnya.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat itu tidak ada aturan, sehingga Karen mengambil keputusan tanpa perlu persetujuan dewan komisaris. Namun, dia mengakui, dewan komisaris berfungsi memberikan nasihat sekaligus persetujuan atas keputusan akusisi dalam level tertentu.

"Tapi kalau di Pertamina, semua investasi itu tertuang dalam RKAP. Disetujui dalam RUPS dan pelaksanaannya diserahkan kepada direksi dan komisaris," kata Fajar di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Oleh karena itu, kata Fajar, Kementerian BUMN mendorong agar tata kelola perusahaan (good corporate governance) terus ditingkatkan. Peningkatan SOP itu harus dilakukan di segala aspek, termasuk pengadaan barang dan jasa serta pencarian mitra bisnis.

"Aturan dibenerin. Ini sudah mulai, dari pengadaan dan lainnya. Jadi tanpa mengurangi transparansi dan lain-lain. Pengadaan dan cari mitra harus dipisahkan SOP-nya," kata Fajar.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumn Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, kasus Karen Agustiawan menjadi pelajaran berharga supaya setiap keputusan diambil sesuai prosedur.

"Kita ambil hikmah dan positifnya, sehingga ke depan dalam membuat keputusan, kita harus mengikuti seluruh prosedur di internal maupun yang berlaku umum sesuai aturan yang berlaku," ucap dia.

Direktur Utama Pertamina, Karen Galaila Agustiawan divonis delapan tahun penjara plus denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Karen dinilai terbukti melakukan korupsi dalam participating interest (PI) atas blok migas Basker Manta Gummy di Australia pada 2009.

Saat itu, Karen yang menduduki posisi sebagai Direktur Hulu Pertamina bersama sejumlah pejabat Pertamina lain dinilai tidak melakukan due diligence dan analisa risiko yang memadai karena tanpa persetujuan bagian legal dan dewan komisaris. Atas kesalahan itu, Karen didakwa merugikan keuangan negara Rp586,066 miliar.


Editor : Rahmat Fiansyah