Pemerintah Wajibkan Pengembang Perumahan Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas

Antara ยท Selasa, 29 September 2020 - 19:01 WIB
Pemerintah Wajibkan Pengembang Perumahan Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas

Kementerian PUPR mewajibkan pengembang dan lembaga pembiayaan perumahan memperhatikan asas inklusivitas bagi penyandang disabilitas. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewajibkan pengembang dan lembaga pembiayaan perumahan memperhatikan asas inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2020.

"Pelaku pembangunan, baik pengembang maupun lembaga pembiayaan perumahan, dalam memberikan jasanya ke depan diwajibkan memperhatikan asas inklusivitas dengan mempertimbangkan aksesibilitas dalam perencanaan," ujar Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti dalam seminar daring di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Dia menjelaskan perencanaan yang dimaksud, yakni pembangunan dan kesetaraan dalam mengakses pembiayaan perumahan. Maka PP No 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ini khususnya pada permukiman, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap bencana.

"PP No 42 Tahun 2020 merupakan amanat dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam aspek permukiman, pemerintah pusat dan daerah wajib mewujudkan aksesibilitas pada perumahan dan permukiman bagi penyandang disabilitas," kata Anita.

Dia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat dengan terbitnya PP No 42 Tahun 2020 dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terjalin kerja sama antar para pemangku kepentingan, pemenuhan standar teknis, dan semangat pelayanan berasaskan kesetaraan hak dan pelayanan bagi seluruh masyarakat.

Editor : Dani Dahwilani