Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp53 Triliun, GAPPRI Minta Pemerintah Tak Naikkan Cukai Rokok

Anggie Ariesta ยท Kamis, 28 Oktober 2021 - 20:06:00 WIB
Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp53 Triliun, GAPPRI Minta Pemerintah Tak Naikkan Cukai Rokok
Petugas bea cukai saat memeriksa pembuatan rokok linting di Malang. (Foto: Okezone/Afirista Midaada).

JAKARTA, iNews.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mendesak pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal daripada menaikkan cukai rokok. Pasalnya, kerugian dari rokok ilegal senilai Rp53 triliun, dapat menjadi potensi pajak.  

Menurut Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan, jika target pemerintah menaikan cukai rokok untuk menambah pendapatan pajak, maka hal tersebut justru bisa diperoleh dari potensi pajak yang hilang akibat peredaran rokok ilegal. 

Merujuk hasil survei Lembaga Survei Indodata, sebanyak 28,12 persen perokok di Indonesia pernah atau sedang mengkonsumsi rokok ilegal. Jika angka tersebut dikonversikan dengan pendapatan negara, maka potensi pajak yang hilang bisa mencapai Rp53,18 triliun. 

"Angka Rp53,18 triliun itu keluar berdasarkan estimasi rentang peredaran rokok ilegal itu ada 127,53 miliar batang dan temuan hasil survei ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan gap antara CK-1 dan Susenas yang sebesar 26,38 persen," ujar Henry, di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Dia mengungkapkan, rencana pemerintah akan menaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022, akan membuat industri hasil tembakau (IHT) mengalami tekanan berat. Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan CHT juga menyuburkan pasar rokok ilegal terlebih dalam situasi pemulihan ekonomi seperti saat ini.
 
Saat ini, lanjutnya, pelaku industri hasil tembakau memerlukan insentif dari pemerintah untuk bertahan hidup menghadapi pandemi Covid-19, dan adanya pelemahan ekonomi serta daya beli yang melemah.
 
“Selayaknya perlakuan pemerintah terhadap IHT sama sebagaimana perlakuan pemerintah terhadap industri lainnya,” kata Henry. 
 
GAPPRI yang mewakili para pengusaha pabrik industri hasil tembakau (IHT) yang merupakan industri strategis Indonesia memberikan beberapa catatan kritis yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah.
 
Pertama, GAPPRI mengusulkan pemerintah melakukan strategi ekstra ordinary dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, sehingga mampu tertelusuri, transparan, terpadu dan ada efek jera bagi pelaku produksi dan pengedar rokok ilegal. Hal ini diharapkan berdampak kepada tercapainya penerimaan cukai dan terciptanya ekosistem industri legal yang kondusif dalam jangka panjang.
  
“Meningkatnya peredaran rokok ilegal dipicu oleh kenaikan tarif cukai yang tinggi di tahun 2020 dan tahun 2021,” terang Henry Najoan.
 
Kedua, GAPPRI meminta pemerintah tidak melakukan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai dan penggabungan Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).
 
“Kami berharap pemerintah tidak melakukan perubahan apapun terhadap struktur cukai hasil tembakau karena akan memberatkan survive usaha dan daya saing lHT, terutama selama pandemi Covid-19 masih berlangsung dan daya beli yang melemah,” ujar Henry Najoan.
 
Ketiga, pemerintah jangan terjebak desakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pasalnya, PP 109/2012 masih relevan. Terlebih, mengingat besarnya dampak negatif Covid-19 pada kesehatan dan perekonomian nasional, revisi tersebut dianggap tidak mendesak.
 
“Sebaiknya pemerintah tidak melanjutkan pembahasan revisi PP 109 Tahun 2012, mengingat hal ini bukan hal yang mendesak dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merongrong kedaulatan hukum lndonesia,” tegas Henry Najoan.
 
Keempat, GAPPRI memandang penyusunan Roadmap lndustri Hasil Tembakau yang sedang dilakukan Pemerintah akan efektif implementasinya di lapangan jika produksi dan peredaran rokok ilegal sudah tersistematis sistem pencegahannya secara extraordinary serta struktur produksi dan peredaran rokok ilegal telah terpotong dalam iangka panjang.
 
“Perumusan Roadmap agar sesuai pengaturan dalam Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” tutur Henry.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: