Kemenkeu Sebut Dana Sumbangan hingga Hibah Dibebaskan dari Pajak

Rina Anggraeni ยท Minggu, 02 Agustus 2020 - 17:16 WIB
Kemenkeu Sebut Dana Sumbangan hingga Hibah Dibebaskan dari Pajak

Kementerian Keuangan membebaskan pajak penghasilan dari bantuan, sumbangan atau harta hibahan (bagi wajib pajak penerima) maupun keuntungan. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan membebaskan pajak penghasilan dari bantuan, sumbangan atau harta hibahan (bagi wajib pajak penerima) maupun keuntungan. Hal ini dilakukan sepanjang antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, regulasi aspek perpajakan bantuan, sumbangan, serta harta hibahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada 21 Juli 2020.

"Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 92/PMK.03/2020 yang mengatur mengenai rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai," kata Yoga dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, (2/8/2020).

Dia memerinci terdapat syarat agar penghasilan dalam bentuk hibah serta pemberian dalam bentuk bantuan, sumbangan dan hibah dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Pihak penerima harus merupakan orangtua kandung atau anak kandung. Lalu, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

"Apabila penerima merupakan badan keagamaan, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan, maka walaupun terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima tetapi penghasilan atau keuntungan dari hasil bantuan, sumbangan, atau hibah tetap dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan," katanya.

Saat ini, bagi pihak pemberi, segala bentuk bantuan, sumbangan dan hibah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Jenis jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi jasa rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan baik oleh pemerintah maupun oleh biro perjalanan wisata.

Editor : Ranto Rajagukguk