OJK Soroti Penawaran Jasa Keuangan Lewat Telepon

Anggie Ariesta ยท Jumat, 20 Mei 2022 - 14:59:00 WIB
OJK Soroti Penawaran Jasa Keuangan Lewat Telepon
Kator Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti penawaran produk jasa keuangan kepada konsumen melalui telepon atau pesan singkat (telemarketing). Hal itu, menjadi salah satu sorotan OJK dalam aturan perlindungan konsumen terbaru. 

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, mengatakan telemarketing produk jasa keuangan terkadang tidak disampaikan dengan jelas kepada konsumen. 

Dia juga menyoroti penawaran produk jasa keuangan lewat telemarketing dengan berbagai macam cara, sehingga terkadang mengganggu bahkan merugikan konsumen.

Sarjito mengaku, dirinya juga kerap dihubungi lewat telepon oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan membuatnya terganggu. Untuk itu, dia menyarankan konsumen agar tidak mudah terbujuk atau menyetujui penawaran, tetapi meminta bertemu langsung atau menghentikan pembicaraan lewat telepon untuk mengecek data perusahaan ke OJK. 

"Jadi anda (konsumen) jangan ragu-ragu, sampaikan saja, 'mohon maaf mas/mbak saya enggak nyaman lewat telepon, bisa enggak ketemu'. Jangan lupa dicek ke OJK bener apa enggak (usahanya)?," kata Sarjito dalam Media Briefing OJK, Jumat (20/5/2022).

Sarjito yang merupakan mantan Ketua Satgas Waspada Investasi ini, juga mengimbau konsumen untuk waspada dengan telemarketing produk jasa keuangan, apalagi jika dilakukan melalui pesan WhatsApp.

"Kebanyakan yang lewat WhatsApp tawarannya menggiurkan. Saya saja sering dapat pesan seperti itu, edan kan? Nah, kalau saya cukup paham jadi tidak tergoda, tapi kan enggak tahu yang lain. Kalau ini dilakukan PUJK resmi di bawah OJK, harus disikat, enggak boleh itu," ujar Sarjito.

Dia menjelaskan, PUJK harus tunduk pada aturan baru, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 

Jika tidak, lanjutnya, maka PJUK yang nakal bakal dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Hal ini, berlaku untuk semua PUJK kecil hingga besar.

"Apa saja sanksinya? Mulai dari peringatan tertulis, denda berupa uang, penutupan kegiatan usaha, penurunan Direksi, pencabutan izin usaha, dan sebagainya," ungkap Sarjito. 

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: