Penuhi Tambahan Subsidi Solar, Kemenkeu Akan Gunakan PNBP Migas

Ade Miranti Karunia Sari ยท Senin, 23 Juli 2018 - 20:54:00 WIB
Penuhi Tambahan Subsidi Solar, Kemenkeu Akan Gunakan PNBP Migas
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah memastikan bisa memenuhi kebutuhan tambahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang menjadi Rp2.000 per liter dari sebelumnya Rp500 per liter. Penerimaan negara terutama dari sektor non-pajak bisa dialihkan untuk menambal kenaikan dana subsidi tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, alokasi dana subsidi solar ini bisa berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA). "Sebenarnya gini, kalau APBN itu kan enggak bisa diperhitungkan, ini nutup ini. Kan gitu ya. APBN itu uangnya masuk ya uang dari mana saja. Belanjanya bisa untuk apa saja sesuai dengan prioritas kebutuhan. Tetapi kalau kita coba benchmark, perhitungan kita kan kita melihat plus minusnya ya. misalnya di pajak itu kan sedikit lebih kecil, bea cukai sedikit lebih tinggi. Dan yang dominan naik itu ya dari PNBP. Maka itu potensi kita untuk mendukung kebijakan penyesuaian subsidi," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Sebagai informasi, PNBP dari sektor minyak dan gas bumi (migas) sepanjang semester I-2018 mencapai Rp58,75 triliun atau tumbuh 47,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan penerimaan PNBP migas didorong oleh terkereknya Indonesia Crude Price (ICP) pada Desember 2017 hingga Juni 2018 sebesar 65,76 dolar AS per barel.

Di sisi lain, penerimaan PPh migas hingga paruh semester mencapai Rp30,06 triliun atau 78,84 persen dari target APBN sebesar Rp38,13 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 9,13 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Dampak dari kenaikan ICP tersebut memang memengaruhi APBN dari semua aspek, baik itu penerimaan pajak, PNBP maupun subsidi. Karena itu, pemerintah pun akhirnya menambah subsidi BBM. Sebab, subsidi BBM saat ini sebesar Rp500 per liter dianggap tidak relevan.

"ICP itu naik satu sisi pasti akan naikkan penerimaan, otomatis enggak mungkin kita tahan. Tapi, kita tahu di sisi lain akan ada kenaikan subsidi energi yang pastinya harus kita tanggung juga. Makanya di undang-undang APBN kita, dua pos itu fleksibel," ujarnya.

Upaya menaikkan subsidi BBM ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk membantu menstabilkan neraca keuangan PT Pertamina (Persero) karena menombok selisih dana untuk menyalurkan Solar. Apalagi Pertamina mulai berencana menjual aset-aset perusahaannya untuk menyehatkan kondisi keuangan mereka.

"Jadi selama ini memang sudah dikoordinasikan dengan baik. Tapi, kebijakan apa yang akan dilakukan ke depan ya tunggu. Ini kan bertahap satu-satu. putusin ini, putusin itu. tapi koordinasi itu sudah," katanya.

Editor : Ranto Rajagukguk