Akan Ada Aturan, Ojek Online dan Aplikator Diharapkan Tak Lagi Ribut

Isna Rifka Sri Rahayu · Sabtu, 12 Januari 2019 - 15:56 WIB
Akan Ada Aturan, Ojek Online dan Aplikator Diharapkan Tak Lagi Ribut

Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi mengenai ojek online yang akan segera rampung dalam waktu dekat. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang memakai hak diskresi Menhub.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, secara hukum internasional maupun undang-undang (UU), kendaraan roda dua tidak bisa menjadi moda transportasi. Namun, karena ojek online ini sudah digunakan secara luas dan memberikan banyak keuntungan maka pemerintah membuat regulasinya.

"UU itu kalau roda dua memang secara hukum internasional tidak ada, oleh sebab itu kita payung hukum lewat peraturan menteri diskresi," ujarnya setelah silaturahmi dengan pengemudi online di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Regulasi ini harus segera dirampungkan agar dapat menjadi payung hukum yang jelas bagi pengemudi maupun aplikator. Pasalnya, selama munculnya transportasi online ini terdapat banyak masalah yang sulit diselesaikan karena tidak adanya regulasi yang mengatur.

"Kita ingin memberikan payung hukum yang jelas mengenai kegiatan transportasi online biar semuanya jelas," kata dia.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai taksi online dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018. Oleh karenanya pemerintah ingin segera merampungkan regulasi mengenai ojek online agar regulasinya lengkap.

"Sehingga semuanya memiliki payung hukum dalam bekerja, monitornya di lapangan, yang paling penting pekerjaan ini memberikan sebuah peluang kerja bagi masyarakat," ucapnya.

Menhub Budi Karya Sumadi menambahkan, hak diskresi yang diambilnya perlu dilakukan mengingat ojek online sudah menjadi kebutuhan masyarakat baik dalam pekerjaan maupun pelayanan jasa.

"Sudah banyak kegiatan di masyarakat dan kegiatan itu harus diatu. Untuk itu menteri memiliki hak untuk memberikan aturan yang namanya diskresi agar kegiatan masyarakat itu berlangsung dengan baik," tuturnya.

Dalam regulasi ini pemerintah mengajak pelaku ojek online dan aplikator untuk ikut memberikan masukkan apa saja yang perlu diatur. Hal ini agar peraturan yang dibuat bisa tepat sasaran.

"Jadi aturan ini kita buat sehingga memang mengundang aliansi dan asosiasi kelompok mereka kita undang untuk memberikan masukan," ucapnya.

Hingga saat ini topik-topik yang akan dibahas seputar tarif, suspensi, keselamatan serta keamanan pengemudi maupun penumpang, dan kemitraan. Namun, topik pembahasan dapat bertambah sesuai dengan masukkan dari pelaku ojek online.


Editor : Ranto Rajagukguk