Asabri Tak Akan Dapat Bail Out, Begini Komentar Komisi XI DPR

Antara ยท Senin, 20 Januari 2020 - 23:05 WIB
Asabri Tak Akan Dapat Bail Out, Begini Komentar Komisi XI DPR

Asabri. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Penanganan kasus PT Asabri (Persero) dipastikan tidak akan menggunakan skema bail out. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang telah disahkan pada 2016.

“Enggak mungkin (bailout) karena ada UU PPKSK itu,” kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut dia, jika kasus Asabri berpotensi berdampak sistemik seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maka skemanya bukan bailout, melainkan bail in yakni penanganan permasalahan likuiditas menggunakan sumber daya internal atau pemegang saham.

“Kalau ini berasa sistemik negara tidak akan mengeluarkan bail out yang ada harus bail in. Ini harus dicari jalan penyelesaiannya seperti apa,” ujarnya.

Tak hanya itu, Heri menuturkan tidak akan ada penyertaan modal negara (PMN) untuk Asabri pada tahun 2020 ini karena calon penerima PMN telah ada daftarnya. “Enggak ada tambahan PMN itu untuk Jiwasraya dan Asabri. Kalau toh diajukan maka yang pertama kali menolak adalah tempat kami,” katanya.

Dia mengatakan, hingga saat ini Komisi XI DPR belum mendapatkan laporan langsung mengenai kondisi keuangan Asabri sehingga belum dapat diputuskan langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikannya.

“Ini harus mereka yang menjelaskan kepada kita supaya bisa mengambil keputusan ataupun pandangan seperti apa. Saat ini bahannya belum ada dari mereka,” ucapnya.

Heri pun mengatakan terkait adanya perubahan untuk menggabungkan Asabri dengan BPJS ketenagakerjaan juga belum ditentukan karena masih dibahas lebih lanjut bersama otoritas jasa keuangan (OJK).

“Belum ketahuan nanti itu dengan OJK. Nanti kan kita mau minta roadmap mereka agar tahu mau diapakan. Belum ketahuan,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat lebih selektif ketika ingin berinvestasi saham agar tidak terjadi hal serupa sebab tidak hanya merugikan nasabah namun juga negara. “Kawan yang berbisnis di lembaga keuangan kalau mau investasi di saham lihat-lihat dulu. Cari saham yang benar, jangan saham yang kalau merugikan bikin repot semuanya,” ujarnya.


Editor : Ranto Rajagukguk