Besok, Kemenhub Bahas Aturan Diskon Tarif Ojek Online

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Rabu, 12 Juni 2019 - 19:02 WIB
Besok, Kemenhub Bahas Aturan Diskon Tarif Ojek Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membahas aturan diskon tarif ojek online yang diberikan aplikator untuk menarik penumpang. (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membahas aturan diskon tarif ojek online yang diberikan aplikator untuk menarik penumpang. Pasalnya, diskon ini dinilai dapat memicu perang tarif antara aplikator.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan, pihaknya berjanji akan melibatkan aplikator, pengemudi dan penumpang dalam mengatur diskon ini. Diharapkan hasil yang didapat tidak terlalu memberatkan satu pihak.

"Semuanya kami libatkan dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai seluruh asosiasi terkait transportasi ini. Ini sedang kami inisiasikan," ujarnya di Hotel Morrissey, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Rencananya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi akan membahas aturan diskon ini besok dan mengundang seluruh pihak terkait untuk mendiskusikannya. Diharapkan aturan ini akan segera rampung disusun.

"Dalam waktu dekat (rampung), makanya besok kita akan rapatkan. Semua stakeholder yang terkait dengan tarif itu kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan aturan yang kontraproduktif dengan aturan yang lain. Oleh karenanya, aturan ini akan diterapkan pada saat yang tepat.

"Soal peraturan tentang diskon, saya akan melakukan itu pada waktu yang pas. Saya tidak ingin melakukan suatu tindakan yang kontraproduktif," ujarnya di Grab Excellence Center, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Dia melanjutkan, dalam menentukan aturan, Kemenhub selalu melakukan riset terlebih dahulu. Hal ini agar aturan yang dihasilkan tidak memberatkan aplikator, pengemudi, maupun penumpang.

"Apa yang kami lakukan ini kami lakukan riset, kami tidak tergopoh-gopoh. Kita ingin membina semua," kata dia.

Menurut mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini, aturan tersebut diharapkan bisa diterbitkan sekira 2-3 minggu usai Lebaran.

Kemenhub selalu mengedepankan equality dan equilibrium dalam membuat aturan untuk transportasi online ini. Pasalnya, sektor bisnis yang baru berkembang ini membutuhkan aturan yang matang agar bisnis tidak mati.

“Sebenarnya kita tidak terobos sana terobos sini. Saya terhadap aplikator ini ada dua key (kunci) yang saya sampaikan. Pertama, equality yaitu masing-masing aplikator memiliki hak yang sama dengan aturan-aturan yang membuat mereka kondusif bersama. Kedua, equilibrium di mana suatu tarif yang pas di antara aplikator, pengemudi dan penumpang. Dua key ini bisa menjawab semuanya," tutur dia.


Editor : Ranto Rajagukguk