Butuh Rp2.058 Triliun untuk Infrastruktur, Pemerintah Hanya Mampu Sediakan 30 Persen

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Kamis, 14 November 2019 - 15:28 WIB
Butuh Rp2.058 Triliun untuk Infrastruktur, Pemerintah Hanya Mampu Sediakan 30 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan dana sebesar Rp2.058 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama 2020-2024. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan dana sebesar Rp2.058 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama 2020-2024. Namun, pemerintah hanya mampu membiayai sepertiganya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengatakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) hanya bisa menyediakan 30 persen dana sebesar Rp623 triliun. Dengan begitu, ada selisih 70 persennya atau Rp1.435 triliun yang diharapkan investasi dari swasta.

"Total kebutuhan anggaran untuk infrastruktur tersebut tidak dapat hanya disediakan dengan anggaran pemerintah. APBN 2020-2024 diperkirakan hanya bisa mengcover 30 persen Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran," ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dia memerinci total anggaran tersebut untuk membiayai empat sektor infrastruktur, yakni untuk perumahan sebesar Rp780 triliun, sumber daya air (SDA) sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp573 triliun, dan permukiman Rp128 triliun.

"Selama 2020-2024 pembangunan PUPR akan dilakukan komprehensif di semua sektor," kata dia.

Adapun dari sisi SDA, Kementerian PUPR akan meningkatkan daya tampung air menjadi 60 meter kubik per kapita per tahunnya. Salah satunya dengan cara membangun 60 unit bendungan baru dimana 45 unit bendungan merupakan lanjutan dari sebelumnya sehingga tinggal menambah 15 unit bendungan baru lagi pada 2021. Selain itu juga membangun 1.000 embung.

Kemudian juga membangun daerah irigasi seluas 500.000 hektare dan revitalisasi jaringan irigasi 250.000 ha. Pihaknya juga memastikan ketersediaan air baku 20 meter kubik per detiknya dan membangun pengendali banjir serta pengaman pantai hingga 2.100 kilometer.

Kemudian dari konektivitas berupa jalan dan jembatan. Pihaknya akan membangun 2.500 km jalan tol, 3.000 km pembangunan jalan baru, 60.000 meter pembangunan jembatan, dan 35.000 km pembangunan flyover atau underpass.

Sementara untuk pembiayaan proyek permukiman, Kementerian PUPR akan meningkatkan akses air minum layak di pemukiman hingga 90 persen selama lima tahun mendatang dari sekarang 80 persen. Sementara untuk bisa mencapai 100 persen diperlukan waktu hingga 10 tahun.

Meningkatkan akses terhadap sanitasi dan persampahan hingga 80 persen yang mana setiap tahunnya naik sekitar 6 persenan. Kemudian, penanganan kawasan kumuh seluas 10.000 ha, pengembangan 11 kawasan PLBN terpadu, dan 5.555 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga dan pasar.

Biaya paling banyak dihabiskan untuk proyek perumahan. Selama lima tahun mendatang pihaknya masih akan meneruskan program 1 juta rumah. Sejak 2018 target 1 juta rumah telah berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 1,1 juta rumah dan pada 2019 meningkat menjadi 1,2 juta rumah.

Program pembangunan perumahan ada 50.000 unit rusun, 1,5 juta unit rumah swadaya, 25.000 unit rumah khusus untuk pekerja medis, perbatasan, dan misionaris yang memang membutuhkan rumah dinas khusus.

"APBN selama lima tahun mendatang tidak cukup sehingga diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," tutur dia.

Editor : Ranto Rajagukguk