Dampak Perubahan Iklim, Pemerintah Siapkan Program di RPJMN 2020-2024

Ade Miranti Karunia Sari ยท Minggu, 19 November 2017 - 12:11 WIB
Dampak Perubahan Iklim, Pemerintah Siapkan Program di RPJMN 2020-2024

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Indonesia terus mengatasi dampak perubahan iklim dan emisi karbon melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah integrasi Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan program-program lintas sektoral.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, peninjauan dampak perubahan iklim yang merambah pada rencana pembangunan jangka menengah skala nasional tersebut melibatkan 17 kementerian. 

“Implementasi RAN-API melibatkan 17 kementerian teknis terkait ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus, dan sistem pendukung. Analisis atas resiko iklim dan rencana aksi untuk adaptasi telah dilakukan di-15 daerah uji coba yang ditetapkan dalam RAN-API, dengan melibatkan mitra pembangunan,” ucap Bambang dalam keterangannya, Minggu (19/11/2017).

Dalam rangka memperkuat implementasi adaptasi perubahan iklim, pemerintah sedang meninjau ulang RAN-API untuk mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada tahun 2045. Sekaligus menilai resiko dan dampak perubahan iklim.

“Ini dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024), baik dengan pendekatan regional maupun sektoral. Proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim yang akurat,” katanya.

Dalam proses kaji ulang RAN-API, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi. Dengan mempertimbangkan upaya tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial, sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus didorong mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

“Perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara, namun juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik,” ujarnya.

Editor : Ranto Rajagukguk