Disetarakan PNS, Gaji Baru Perangkat Desa Berlaku Maret 2019

Koran SINDO ยท Jumat, 25 Januari 2019 - 09:37 WIB
Disetarakan PNS, Gaji Baru Perangkat Desa Berlaku Maret 2019

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani. (Foto: Sindo)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memastikan pelaksanaan skema baru untuk gaji perangkat desa akan dilaksanakan paling lambat akhir Maret. Skema baru ini bersifat minimum, di mana desa masih dapat mengalokasikan tunjangan bagi perangkat desa.

Keputusan ini telah disepakati dalam rapat tingkat menteri yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Bappenas, Menpan-RB, serta Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.

“Persiapan teknis seperti yang kami pernah sampaikan dan presiden sampaikan ini harus selesai sebelum 28 Januari. Hari ini tanggal 24 Januari, alhamdulilah sudah selesai dilakukan dengan kesepakatan seluruh menteri yang hadir,” kata Menko PMK Puan Maharani sesuai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.

Puan mengatakan, untuk kepala desa gaji atau pengasilan tetap (siltap) setara dengan gaji pkok PNS golongan IIA. Sementara untuk sekretaris desa sebesar 90% dari gaji kepala desa. Untuk perangkat pelaksana besar annya adalah 80% dari gaji kepala desa.

“Pemberian penghasilan tetap kepada perangkat desa dan pelaksana desa selambat-lambatnya insyallah kami lakukan pada akhir Maret 2019,” ujarnya.

Terkait sumber alokasi gaji, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, alokasi gaji itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di mana APBDes berasal dari banyak sumber. Mulai dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil, pendapatan asli desa, dan lainnya.

“Sebagian besar (APBDes) tetap dipakai untuk pembangunan daerah, sebesar 70%. Namun untuk keperluan operasional di desa yang 30% definisinya ada di situ. Jadi, tetap akan menggunakan APBDes, termasuk sumber ADD dari APBD yang dilakukan kabupaten dan kota,” tuturnya.

Dia juga memastikan tidak akan ada penurunan penghasilan saat skema baru diterapkan. Menurut dia, jika mengalami penurunan maka akan terjadi demoralisasi. Seperti diketahui banyak desa yang sudah mengalokasikan gaji lebih tinggi dibandingkan dengan skema baru. 

“Jadi, dalam peraturan perundang-undangan (peraturan pemerintah) nanti di sebutkan adalah minimal. Untuk daerah lain yang akan memberikan tunjangan adalah opsional. Ini karena nanti ada daerah yang sudah sangat makmur di mana mereka memberikan tunjangan yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Editor : Rahmat Fiansyah

Halaman : 1 2