Dorong Dampak Jalan Tol bagi Warga Lokal, BPJT Rombak Konsep Rest Area

Antara ยท Kamis, 05 September 2019 - 09:53 WIB
Dorong Dampak Jalan Tol bagi Warga Lokal, BPJT Rombak Konsep Rest Area

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit. (Foto: iNews.id/Rully Ramli)

BANDUNG, iNews.id - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong agar pembangunan jalan tol berdampak pada perekonomian warga lokal. Salah satunya dengan merombak konsep tempat peristirahatan (rest area) di sepanjang jalan tol.

Selama ini, rest area hanya diperuntukkan bagi tempat beristirahat para pengguna jalan tol, sehingga hanya dibangun SPBU, masjid, toko swalayan, serta tenant makanan dan minum. Nantinya, ada empat konsep baru rest area.

"Untuk empat tambahan tadi yakni rest area destinasi, kawasan transit antarmoda, logistik hub, kawasan terintegrasi dengan industri," ujar Kepala BPJT, Danang Parikesit di Bandung, Rabu (5/9/2019) malam.

BACA JUGA:

Rest Area Diberikan Peringkat Berdasarkan Kualitas, Hasil Diumumkan Akhir Tahun

Bikin Macet saat Mudik, Desain Rest Area Akan Diubah

Danang yakin perombakan konsep rest area bisa menjadi jawaban atas pertanyaan soal dampak jalan tol bagi masyarakat lokal. Dia mengaku telah berdiskusi dengan asosiasi pengelola rest area untuk mewujudkan rencana tersebut.

Dalam diskusi itu, kata Danang, pengelola rest area menginginkan ekonomi lokal yang dibangun di rest area bukan hanya UKM semata, namun ditingkatkan menjadi brand lokal yang mewakili daerah tersebut.

"Kalau UKM-UKM itu bisa ditingkatkan dan dikemas menjadi brand lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut seperti ayam goreng khas Jawa Tengah, ini sebetulnya akan lebih bermanfaat," ucapnya.

Saat ini, dia mengaku tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mematangkan empat konsep baru rest area. Konsep kawasan intermoda dan logistik hub misalnya, BPJT tengah menunggu masukan dari Kementerian Perhubungan. Begitu juga dengan rest area destinasi wisata dari Kementerian Pariwisata. Sementara kawasan industri perlu berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian.

Perombakan konsep ini, menurut Danang, bakal mengubah aturan luas lahan rest area yang saat ini hanya enam hektare (ha). Untuk kawasan industri misalnya, nantinya disyaratkan minimal 1.000 ha. Untuk aturan secara keseluruhan, dia berharap peraturan menteri bisa keluar tahun ini.

"Harapan kami peraturan menterinya tahun ini selesai dan kami juga berharap tahun depan sudah memulai perencanaannya serta menarik minat dari investor untuk mengembangkan hal tersebut," tuturnya.


Editor : Rahmat Fiansyah