Dorong Google Bayar Pajak, Sri Mulyani Siapkan Jurus Ini

Rully Ramli ยท Rabu, 12 Juni 2019 - 23:01 WIB
Dorong Google Bayar Pajak, Sri Mulyani Siapkan Jurus Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berencana untuk melakukan eksplorasi mengenai solusi jangka panjang berbasis konsensus terhadap sistem pemajakan ekonomi digital negara-negara anggotanya pada 2020. Namun, pemerintah memastikan akan tetap menerapkan sistem pemajakan terhadap perusahaan ekonomi digital seperti Google dan Facebook untuk sementara waktu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan regulasi domestik yang sudah berlaku. Perangkat aturan domestik yang sudah ada akan digunakan untuk menjangkau pajak perusahaan berbasis ekonomi digital.

“Enggak dong (hanya menunggu konsensus). Kalau konsensus belum ada, penerimaan pajak kita kan harus tetap ada,” katanya di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, setiap negara mempunyai hak untuk memajaki pemain di ranah digital. Namun demikian, pemungutan pajak harus didasarkan pada data yang valid.

Dengan demikian, pungutan pajak tidak hanya untuk kepentingan penerimaan tapi juga merepresentasikan aspek keadilan dalam kebijakan pajak. “Basisnya apa? Mereka (Ditjen Pajak) punya informasi yang men-support itu, baik sales, advertisement, maupun record lain,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menambahkan, saat ini Prancis dan Inggris sudah melakukan pendekatan unilateral terkait sistem pemajakan ekonomi digital dengan perusahaan. Kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang berbeda untuk memajaki perusahaan ekonomi digital.

"Namun mereka berkomitmen, seandainya 2020 prinsip ini bisa disepakati oleh G20 maupun lebih dari 100 yurisdiksi, maka mereka akan mengonversi pendekatan unilateral itu menjadi kesepakatan yang bersifat global," tuturnya.


Editor : Ranto Rajagukguk