DPR Ingin Terlibat di CSR Holding Tambang, Indef: Rawan Politisasi 

Suparjo Ramalan · Senin, 06 Juli 2020 - 21:41 WIB
DPR Ingin Terlibat di CSR Holding Tambang, Indef: Rawan Politisasi 

Keterlibatan Anggota DPR dalam penyaluran dana CSR holding BUMN tambang rawan dipolitisasi. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, iNews.id - Keterlibatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang rawan dipolitisasi. Karena itu, usulan tersebut sebaiknya tidak dijalankan karena bakal menimbulkan masalah di kemudian hari.

Peneliti Indef Abra Talattov mengatakan, potensi politisasi terjadi saat ada momentum khusus, seperti pemilihan umum (Pemilu) anggota legislatif. Anggaran CSR ini kemungkinan diklaim berasal dari DPR dan bukan dana CSR perusahaan pelat merah. 

"Lagi-lagi itu namanya politisasi BUMN. Kalau begitu anggapan masyarakat bantuan dari DPR bukan BUMN. Dan ini memberikan keistimewaan untuk DPR. Apalagi ada momentum krusial seperti Pemilu, dan ini bahasanya, demi kepentingan politik," ujar Abra saat dihubungi, Jakarta, Senin (6/7/2020). 

Abra mengatakan, DPR tak perlu ikut terlibat dalam penyaluran dana CSR. DPR selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dinilai cukup mengawasi realisasi dan transparansi dana CSR holding BUMN tambang. 

Secara regulasi, lanjut Abra, keterlibatan DPR dalam penyaluran dana CSR diatur dalam Undang-undang (UU) MD3 (Pasal 72 Huruf G). Namun, secara kelembagaan langkah itu tetap dianggap tidak etis. 

Selain berpotensi adanya politisasi, keterlibatan DPR juga dinilai menghambat pelaksanaan CSR. Proses penyaluran dana sosial tersebut harus berurusan dengan persoalan administrasi di DPR. 

"DPR selama ini berlindung dalam UU MD3, DPR punya wewenang terlibat dalam CSR, tapi secara lembaga tidak etis. Ini namanya gratifikasi, walau motif awalnya baik buat masyarakat. Sekalipun itu CSR bukan dalam bentuk duit, tapi barang," ujarnya. 

Ketua DPR Rachmat Gobel sebelumnya mengatakan, keterlibatan Komisi VII DPR dalam penyerahan CSR BUMN tambang untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Dengan begitu, kontribusi Holding BUMN Tambang pada masa pandemi Covid-19 bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

"Apa yang menjadi polemik di masyarakat hanya sebuah kesalahpahaman karena keterbatasan informasi. karena itu, kami sebagai pimpinan DPR harus melakukan klarifikasi," ujarnya.

Editor : Ranto Rajagukguk