Dukung Iuran Dinaikkan, BPJS Watch Minta Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat

Rully Ramli ยท Rabu, 28 Agustus 2019 - 15:15 WIB
Dukung Iuran Dinaikkan, BPJS Watch Minta Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat

BPJS Watch mendukung rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasioal (JKN). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana menaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rencana ini mendapat dukungan dari lembaga pengamat, BPJS Watch.

Ketua BPJS Watch Timboel Siregar menilai, rencana ini memang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang menyatakan,iuran JKN harus ditinjau ulang selambat-lambatnya dua tahun. Besaran iuran yang berlaku saat ini sudah tidak ditinjau ulang sejak 2016.

"Pendapatan utama JKN itu adalah dari iuran. Iuran jadi 'darahnya' JKN. Jadi iuran harus dinaikkan," kata dia kepada iNews.id, Rabu (28/8/2019).

Untuk besaran kenaikan iuran, Timboel mengaku sependapat dengan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp42.000 dari semula Rp19.000.

"Potensi pendapatan dengan kenaikan iuran PBI ini adalah Rp48 triliun dari APBN dan Rp18 triliun dari APBD," ujarnya.

Kemudian, untuk peserta penerima upah (PPU) badan usaha ia juga setuju untuk diubah menjadi 5 persen dengan batas atas upah Rp12 juta, dari semula batas atas upah Rp8 juta. Dengan adanya usulan ini, maka iuran maksimal per bulannya akan berubah menjadi Rp600.000 per bulan dari semula Rp400.000.

Sementara untuk peserta bukan penerima upah (PBPU), Timboel menilai pemerintah perlu melakukan kajian lebih dalam. Pemerintah disebut harus memperhitungkan daya beli masyarakat terlebih dahulu.

Hal ini dinilai perlu untuk mengantisipasi adanya penolakan dari masyarakat dengan adanya kenaikan yang mendadak.

"Tahun 2019 lalu di Perpres 19/2016 ditetapkan iuran kelas tiga dinaikkan jadi Rp30.000 tapi diprotes, akhirnya sebulan kemudian lahir Perpres 28/2016 yang menurunkan lagi iuran kelas tiga jadi Rp25.500," ucapnya.

Sebagai informasi, DJSN mengusulkan adanya kenaikan PBPU untuk kelas satu menjadi Rp120.000 dari sebelumnya Rp80.000 per jiwa. Kelas dua menjadi Rp75.000 per jiwa dari yang sebelumnya Rp51.000 per jiwa. Kelas tiga menjadi Rp 42.000 dari yang sebelumnya Rp 25.500 per jiwa.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan yang lebih tinggi, yakni PBPU untuk kelas satu menjadi Rp160.000 dan untuk kelas dua menjadi Rp110.000.

Editor : Ranto Rajagukguk