Era Digital, LPDB KUMKM Tergetkan 25 Koperasi Modern

Diaz Abraham ยท Kamis, 09 Januari 2020 - 16:11 WIB
Era Digital, LPDB KUMKM Tergetkan 25 Koperasi Modern

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo. (Foto: iNews.id/Diaz Abraham)

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan penerapan digitalisasi dalam pengajuan proposal maupun pembiayaan dana pinjaman pada 2020. Nantinya seluruh urusan keuangan LPDB baik internal maupun eksternal menggunakan basis teknologi.

Hal ini dilakukan sesuai dengan arah kebijakan tahun 2020 yakni mampu meningkatkan ekspor produk UMKM menjadi 18,12 persen, dan UMKM yang naik kelas sebanyak 242. Selain itu ada juga misi untuk melahirkan 3,55 persen entrepreneur baru, dan modernisasi Koperasi yang terwujud dalam munculnya Koperasi Modern sebanyak 25.

"Outcome arah Kementerian Koperasi dan UKM itu ada empat, pertama modernisasi koperasi, UMKM naik kelas, entrepreneur baru, integrasi UMKM ekspor. Nah, anggaran LPDB yang mencapai Rp1,8 triliun memiliki salah satu fokus yakni membangun koperasi dengan biaya dari LPDB menjadi koperasi modern," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, ada beberapa indikator yang membuat koperasi itu disebut koperasi modern yakni mampu melayani anggota melalui platform digital, pengurus koperasi harus anak muda, dan mampu melakukan diversifikasi usaha.

"Koperasi melakukan diversifikasi usaha, mereka bisa membentuk badan hukum melalui PT. PT itu akan di dimiliki atau dikuasai 100 persen oleh koperasi, ini yang dinamakan diversifikasi usaha. Syarat minimal itulah cukup lalu kita akan memberi predikat sebagai koperasi modern," ucapnya.

Nantinya koperasi modern itu secara tak langsung akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi target capaiannya. Dengan begitu, mereka akan membina anggotanya dengan serius dan menghasilkan UMKM yang naik kelas di kemudian hari. 

Hal ini merupakan program dan arah kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Ini tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri dan harus dilakukan dengan kolaborasi semua institusi baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kami berharap dengan strategi yang sudah dicanangkan tersebut, pelaku Koperasi dan UMKM bisa lebih banyak bergeliat lagi,” tutur Braman. (adv)


Editor : Ranto Rajagukguk