Garap Skema KPBU untuk Infrastruktur, Kementerian PUPR Sisir Kelayakan Proyek

Isna Rifka Sri Rahayu · Kamis, 14 November 2019 - 16:17 WIB
Garap Skema KPBU untuk Infrastruktur, Kementerian PUPR Sisir Kelayakan Proyek

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan investasi Rp2.058 triliun untuk menggarap  infrastruktur selama 2020-2024. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan investasi Rp2.058 triliun untuk menggarap infrastruktur selama 2020-2024. Namun, terdapat selisih kekurangan sebanyak Rp1.435 triliun yang diharapkan bisa diisi oleh swasta.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengatakan, untuk mengajak swasta berkontribusi di dalam proyek ini, pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan alternatif.

"APBN selama lima tahun mendatang itu tidak akan cukup untuk mendanai, sehingga memang diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Salah satu skema pembiayaan yang telah disiapkan  yaitu Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema ini pemerintah dan badan usaha baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama-sama membiayai suatu proyek infrastruktur.

"Sistem KPBU ini sekarang sudah siap jadi kelembagaan siap, peraturan UU siap, dan kedepan kita juga siap kalau ada request perubahan skema atau relaksasi peraturan kita siap layani," ucapnya.

Dia melanjutkan, sebelum itu pemerintah akan melakukan screening pada proyek-proyek yang akan dikerjakan untuk melihat tingkat kelayakannya. Jika dinilai layak secara ekonomi dan finansial, maka akan ditawarkan skema KPBU unsolicited, KPBU tanpa dukungan, atau business to business.

Kemudian, jika proyek dinilai layak secara ekonomi dan finansial marjinal, maka skema yang diberikan ialah KPBU dengan dukungan pemerintah. Jika proyek dinilai layak finansial maka dilakukan KPBU bdnehsn availability payment (AP) penugasan me BUMN.

Sementara jika proyek tersebut masuk ke layak secara ekonomi tapi tidak lagi ada alternatif pembiayaan lainnya maka pemerintah akan memakai skema dari APBN atau APBD.

"Jadi beda dengan dulu, di mana APBN dahulu baru masuk ke swasta dan BUMN. Sekarang tidak, kebalikannya, jadi APBN paling terakhir. Kini banyak sekali swasta yang ajukan untuk pembangunan jalan tol, ini menunjukkan memang sistem KPBU itu sudah berjalan dengan baik," tutur dia.


Editor : Ranto Rajagukguk