Genjot Ekonomi di Perbatasan, Layanan Ekspor-Impor Kendaraan Disederhanakan

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Rabu, 03 Juli 2019 - 15:28 WIB
Genjot Ekonomi di Perbatasan, Layanan Ekspor-Impor Kendaraan Disederhanakan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyederhanakan pelayanan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2019.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, penyederhanaan prosedur ini dengan penggunaan single document berupa Vehicle Declaration (VhD), yang diatur dalam PMK nomor 52/PMK.04/2019, di mana sebelumnya diperlukan beberapa dokumen. 

VhD berfungsi sebagai permohonan sekaligus izin impor atau ekspor sementara. pemberitahuan pabean, jaminan tertulis, dan dokumen pelindung. 

"Kalau dulu layanan dan pengawasan pergerakan kendaraan secara manual dan karena manual maka layanan tidak secepat yang diharapkan," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Melalui aturan ini juga dilakukan modernisasi berupa otomasi pelayanan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan implementasi melalui SKP atau CEISA Vehicle Declaration System (VhDS) yang terintegrasi antar kantor Bea Cukai.

"Sinergi juga terjalin dengan Kepolisian RI terkait jangka waktu impor sementara yaitu selama 30 hari dan dapat diperpanjang," kata dia.

Pengimplementasian aturan ini juga merupakan upaya dalam menerapkan international best practice dalam persyaratan impor sementara di mana kendaraan bermotor harus terdaftar di negara asing, dimiliki atas nama warga negara asing, dimasukan oleh pemilik atau kuasanya, pada saat importasi bahan bakar minimal terisi 3/4 tangki, tidak memiliki VhD yang belum diselesaikan, serta mendapat endorse/cap oleh otoritas berwenang negara asal.

Aturan ini juga akan memberikan kepastian hukum dan memberikan penerapan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran berupa denda 100 persen dari bea masuk dalam hal terlambat melakukan ekspor kembali, pembayaran bea masuk, pajak impor, dan denda dalam hal kendaraan tidak diekspor kembali, wajib melakukan reekspor dan pembekuan VhD selama enam bulan dalam hal lokasi tidak sesuai, pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal ekspor kembali tidak melapor kepada Bea Cukai, serta pencegahan terhadap kendaraan bermotor dalam hal digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan wilayah penggunaan. 

Diharapkan dengan penyederhanaan prosedur impor dan ekspor serta pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk para pelintas batas di daerah perbatasan, maka masyarakat dapat menjalankan ketentuan secara mudah karena adanya kepastian hukum sehingga aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya berjalan lancar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.


Editor : Ranto Rajagukguk