Harga Telur Mahal, Kemendag Telusuri Potensi Penimbunan

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Rabu, 20 Desember 2017 - 15:24 WIB
Harga Telur Mahal, Kemendag Telusuri Potensi Penimbunan

Ilustrasi (Foto: iNews.id/Yudistiro)

JAKARTA, iNews.id – Jelang Natal dan Tahun Baru 2018, berbagai harga komoditas pangan terkerek naik. Baru-baru, ini harga telur ayam semakin mahal di lapangan sehingga membuat masyarakat kelimpungan.

Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Karyanto Suprih menuturkan, kenaikan itu masih dalam batas wajar karena telur ayam dalam beberapa waktu lalu justru mengalami penurunan harga. Namun, ia tetap memanggil peternak telur untuk dicek jika seandainya terjadi penimbunan stok atau permainan harga.

"Memang kalau telur unggas kan beberpa kali belum pernah naik, dulu malah jatuh harganya. Tapi setelah kita cek juga tidak tinggi naiknya. Pokoknya yang tidak boleh itu mereka mempermainkan harga, misalnya menahan stok makanya kami cek," ucap Karyanto di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Dia menjamin stok bahan pangan tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, sejumlah komoditas pangan strategis sudah ditetapkan berdasarkan harga eceran tertinggi (HET). Karena itu, jika harga komoditas naik di luar HET, maka besar kemungkinan ada kecurangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang selama ini dijalankan, distributor harus melapor kepada Kemendag untuk dicek stok bahan pangannya. Jika ternyata di gudang banyak barang yang tidak disalurkan maka itu disebut penimbunan.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto menuturkan, kenaikan harga komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 masih terbilang wajar. Sebab, kenaikan harga dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini sehingga menyebabkan distribusi terganggu.

"Kenaikan ada tapi relatif masih wajar. Hal tersebut terpengaruh dengan adanya cuaca jadi transportasi agak terganggu," katanya.

Ia berharap, tahun ini tidak ada pedagang yang melakukan penimbunan supaya harga komoditas tetap stabil. Sejak awal tahun Polri bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah melakukan penegakan hukum perdagangan.

KPPU juga memantau persaingan usaha yang tidak sehat dengan memberikan sanksi denda yang sangat tinggi jika ada yang melanggar peraturan. "Sampai sekarang mudah-mudahan yang menimbun tidak ada. Mudah-mudahan ya. Karena awal tahun lalu kami sudah melakukan bersama dengan KPPU, bukan hanya penyidik tapi kita juga yang menegakkan hukum," kata dia.  


Editor : Ranto Rajagukguk