Harkonas, YLKI Harap Pemerintah Serius Atur Ekonomi Digital

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Sabtu, 20 April 2019 - 16:01 WIB
Harkonas, YLKI Harap Pemerintah Serius Atur Ekonomi Digital

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti lemahnya aturan perlindungan konsumen di tengah peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas). (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, iNews.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti lemahnya aturan perlindungan konsumen di tengah peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Sabtu (20/4/2019). Konsumen dinilai masih sering dirugikan karena aspek hukum untuk perlindungannya belum menjawab masalah secara meyeluruh.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan, pemerintah memang memiliki beleid yang meregulasi Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999. Namun, keberadaan UU itu belum cukup ampuh memberikan perlindungan pada konsumen.

Hal ini disebabkan pemerintah belum serius menjadikan UUPK sebagai basis hukum untuk melindungi dan memberdayakan konsumen. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang masih bertengger pada skor 40,41 adalah buktinya.

“Masih jauh dibandingkan dengan skor IKK di negara maju, yang mencapai minimal skor 53. Bahkan, Korea Selatan skor IKK-nya mencapai 67. Artinya tingkat keberdayaan konsumennya sudah sangat tinggi,” ujar Tulus dalam keterangannya, Sabtu (20/4/2019).

Dia menambahkan, jika disandingkan dengan derasnya gempuran era digital ekonomi, masih rendahnya IKK di Indonesia adalah hal ironis. Sebab rendahnya IKK berkelindan dengan rendahnya literasi digital konsumen.

Konsumen Indonesia saat ini kecenderungannya menjadi korban produk-produk ekonomi digital, seperti e-commerse dan financial technology (fintech). “Hal ini ditandai dengan tingginya pengaduan konsumen di YLKI terkait produk ekonomi digital tersebut,” katanya.

YLKI juga mempertanyakan dengan keras, alasan pemerintah masih malas mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Belanja Online. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan Harkonas sebagai momen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya skor IKK.

Tulus melanjutkan, lima tahun ke depan pemerintah harus menjadikan isu perlindungan konsumen dan indeks keberdayaan konsumen menjadi arus utama dalam mengambil kebijakan yang berdampak terhadap konsumen. Walaupun dalam era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diterbikan Perpres Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Perlindungan Konsumen, namun, nyatanya Stranas Perlindungan Konsumen hanya berhenti pada tataran formalitas belaka. 


Editor : Ranto Rajagukguk