Hilirisasi Industri Dipacu, 78 Persen Ekspor CPO Sudah Bernilai Tambah

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Selasa, 30 Oktober 2018 - 19:09 WIB
Hilirisasi Industri Dipacu, 78 Persen Ekspor CPO Sudah Bernilai Tambah

Ilustrasi. (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu program hilirisasi di sektor industri minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut, telah menghasilkan kinerja gemilang yang terlihat dari indikator rasio ekspor produk hulu dengan produk hilir yang semula 60:40 persen pada tahun 2010 bergeser menjadi 22:78 persen di 2017.

“Industri pengolahan sawit selama ini mampu berkontribusi signifikan bagi Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Kemenperin mencatat, komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya menjadi pemasok utama terhadap kinerja ekspor nasional dengan nilai sebesar 22,97 miliar dolar AS pada tahun 2017 (tidak termasuk oleochemical dan biodiesel). Capaian ini membuat Indonesia dapat menguasai 52 persen pasar ekspor minyak sawit di dunia.

“Ekspor produk berbasis kelapa sawit yang didominasi oleh produk hilir bernilai tambah tinggi ini menjadi salah satu penopang perolehan devisa negara dan berperan penting dalam menjaga penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” kata Airlangga.

Bahkan, dengan menghasilkan 42 juta ton minyak sawit per tahun, Indonesia berkontribusi hingga 48 persen dari produksi CPO dunia. Selain itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 21 juta orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saat ini, anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) lebih dari 644 perusahaan yang tersebar merata di provinsi penghasil kelapa sawit, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

“Indonesia berpeluang menjadi pusat industri pengolahan sawit global untuk keperluan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan,” ujar dia.

Menperin menambahkan, pihaknya bersama pelaku usaha industri biodiesel di bawah pembinaannya,  mendukung kebijakan perluasan mandatori B20 untuk sektor public service obligation (PSO) dan non-PSO melalui partisipasi dan kinerja produksi Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) dalam menyediakan pasokan Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sebagai pencampur BBM diesel dengan kualitas sesuai spesifikasi SNI.

Kemudian, Kemenperin terus mendukung upaya pengembangan industri greenfuel atau bahan bakar terbarukan ramah lingkungan dari minyak sawit. Produk tersebut, meliputi green diesel, green avtur, dan green gasoline, khususnya yang berbasis teknologi proses dalam negeri. “Kami telah mengusulkan industri greenfuel masuk ke dalam cakupan sektor usaha yang berhak mendapatkan tax holiday,” kata Airlangga.


Editor : Ranto Rajagukguk