Hutama Karya Sebut Pemerintah Belum Bayar Utang Rp1,88 Triliun

Aditya Pratama ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 12:51 WIB
Hutama Karya Sebut Pemerintah Belum Bayar Utang Rp1,88 Triliun

Pemerintah masih memiliki utang yang belum dibayarkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1,88 triliun. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih memiliki utang yang belum dibayarkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1,88 triliun. Utang tersebut merupakan dana talangan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto memaparkan, jumlah utang pemerintah yang sudah dibayarkan Rp6,28 triliun dari total Rp8,16 triliun. "Sampai saat ini masih ada sisa yang belum terbayar Rp1,88 triliun ini adalah pengeluaran dana talangan sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, jadi sudah ulang tahun kelima," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/7/2020).

Dia mengatakan, Hutama Karya menanggung selisih cost of fund sebesar Rp959 miliar. Namun, Hutama Karya hanya mendapat penggantian dari pemerintah sebesar Rp466 miliar sehingga perusahaan masih merugi Rp493 miliar.

"Dari Rp1,8 triliun yang ada di Hutama Karya sebenarnya sebesar Rp6,6 triliun sudah eligible oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sudah dibayar Rp6,1 triliun tapi belum dibayar Rp496 miliar, jadi walaupun sudah eligible oleh BPKP tapi belum dibayar Rp496 miliar," kata dia.

"Kemudian ada yang belum eligible atau dalam proses BPKP tapi sekarang terhenti ada sebesar Rp807 miliar dan Rp581 miliar," ujarnya.

Budi menyebut, Hutama Karya menjalankan amanat sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Namun, yang menjadi masalah dalam Perpres ini petunjuk teknis atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang seharusnya diterbitkan oleh Kemenkeu belum ada. 

"Yang kami harapkan bahwa Perpres 22/2020 segera efektif sehingga kami bisa mendapatkan penggantian dana talangan yang sudah lama kami keluarkan sehingga operasional kami tidak terganggu," ucap Budi.

Editor : Ranto Rajagukguk