Indef Sebut 3 Sektor Usaha Ini Kurang Ciptakan Lapangan Kerja

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Kamis, 07 Maret 2019 - 19:03 WIB
Indef Sebut 3 Sektor Usaha Ini Kurang Ciptakan Lapangan Kerja

Serapan tenaga kerja di Indonesia belum ideal. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada 2013 hingga 2018 terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia. Pada 2013 tenaga kerja terserap 1,4 juta orang sedangkan pada 2018 hanya 930.000 orang.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, permasalahan utama bagi negara ini adalah penyerapan tenaga kerja yang belum ideal. Pasalnya, membeludaknya angkatan kerja setiap tahun tidak diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja baru.

"Lapangan kerja industri, pertanian dan pertambangan kurang mampu menciptakan lowongan kerja yang masif. Jadi membuka lapangan kerja baru dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi itu solusi untk atasi oversupply angkatan kerja," ujarnya saat dihubungi, Kamis (7/3/2019).

Dia melanjutkan, sektor usaha pertanian dan pertambangan, penyerapan tenaga kerjanya masih bergantung pada naik turunnya harga komoditas. Pasalnya, sektor-sektor ini bergantung pada komoditas primer sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerjanya.

"Ketika harga komoditas turun maka sektor-sektor pertanian dan pertambangan turun. Sementara untuk industri manufaktur digempur barang impor, dan kurangnya efektivitas insentif fiskal untuk tarik investasi langsung," kata dia.

Menurut dia, hal ini dikarenakan sejak era reformasi arah perekonomian Indonesia terlalu cepat ke sektor jasa. Padahal, sektor jasa tidak banyak menyerap tenaga kerja, berbeda dengan sektor industri, pertanian, maupun pertambangan.

Selain itu, dari sisi kemampuan yang dimiliki tenaga kerja juga masih bermasalah. Pasalnya, terjadi missmatch antara keahlian yang dimiliki pekerja dengan keahlian yang dibutuhkan industri.

"Ada permasalahan skill missmatch antara kebutuhan industri dan lulusan SMK. Maka solusinya adalah merubah kurikulum dan kerja sama dengan industri. Adapun yang biayai upah selama magang adalah pengusaha bukan di bebankan ke APBN," ucapnya.

Oleh karenanya, pemerintah lebih baik berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk para angkatan kerjanya. Hal ini supaya meminimalkan banyaknya missmatch seperti ini. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan para pelaku industri mengenai tenaga kerja berkeahlian seperti apa yang paling dibutuhkan.


Editor : Ranto Rajagukguk