Ini Alasan Skema KPBU untuk Infrastruktur Sulit Diimplementasikan Swasta 

Isna Rifka Sri Rahayu · Minggu, 10 November 2019 - 17:10 WIB
Ini Alasan Skema KPBU untuk Infrastruktur Sulit Diimplementasikan Swasta 

KPBU menjadi jalan bagi pemerintah untuk menggandeng swasta agar lebih berkontribusi terhadap pendanaan proyek infrastruktur. (Fot: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi jalan bagi pemerintah untuk menggandeng swasta agar lebih berkontribusi terhadap pendanaan proyek infrastruktur. Namun, skema pembiayaan ini belum diimplementasikan secara maksimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, meski secara konsep skema ini mudah dilakukan, namun begitu diterapkan di lapangan malah tersandung berbagai permasalahan.

"Penyebabnya banyak faktor. Kurang pahamnya SDM di daerah saya hanya salah satunya. Faktor ini menurut saya juga bukan yang utama," ujarnya saat dihubungi, Minggu (10/11/2019).

Faktor penghambat terbesar justru dari keterbatasan pendanaan sektor swasta yang saat ini tengah terjadi. Pasalnya, likuiditas masih ketat meski Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuannya sebanyak 1 persen menjadi 5 persen.

"Suku bunga tinggi sekaligus mempersulit swasta mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, mengakibatkan kecilnya peluang swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Apalagi proyek infrastruktur memiliki karakteristik berisiko tinggi, jangka panjang, dan margin terbatas. Hal ini membuat swasta enggan masuk ke pembiayaan proyek infrastruktur nasional.

"Sumber pembiayaan yg paling tepat untuk infrastruktur adalah obligasi. Tapi ini juga tidak mudah karena akan bersaing dengan obligasi pemerintah," kata dia.

Bahkan, perbankan pun menurutnya, tidak bisa menjadi sumber yang ideal untuk membiayai proyek infrastruktur. Pasalnya, hanya sedikit bank yang mampu membiayai proyek infrastruktur sehingga banyak yang tidak mau

"Kalaupun sekarang masih perbankan yang dominan membiayai, itu hanya bisa dilakukan oleh sedikit bank dan atas desakan dari pemerintah. Tidak banyak bank yang mampu dan mau membiayai pembangunan infrastruktur," tutur dia.

Sebelumnya, BI menilai implementasi skema pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) belum optimal terutama untuk infrastruktur di daerah.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah daerah terhadap skema KPBU ini. Selain itu, tingginya egosentris membuat pengerjaan proyek dilakukan masing-masing.

"Kami melihat masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Editor : Ranto Rajagukguk