Integrasikan Izin Usaha, Jokowi Akan Kumpulkan Kepala Daerah

Antara · Senin, 14 Januari 2019 - 15:22 WIB
Integrasikan Izin Usaha, Jokowi Akan Kumpulkan Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo saat meninjau sistem Onling Single Submission (OSS) di kantor BKPM, Jakarta. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan para kepala daerah pada akhir Januari 2019 untuk mengintegrasikan sistem pelayanan izin usaha di Indonesia.

"Pelayanan perizinan berusaha masih terus dalam perbaikan terutama mengintegrasikan pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota," kata Jokowi usai meninjau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Kantor BKPM Jakarta, Senin (14/1/2019).

Pelayanan perizinan berusaha terutama integrasi pusat dengan daerah harus dikelola dengan baik sehingga proses perizinan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

"Kami melihat ini dulu pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik di sini dulu, nanti akhir bulan ini akan kami kumpulkan gubernur, bupati, dan wali kota, untuk mensinkronkan, mengintegrasikan sistem yang ada ini dengan daerah, karena semua daerah sudah punya perizinan terpadu satu pintu," katanya.

Jokowi menjelaskan, pemerintah menerapkan sistem pelayanan perizinan baru di BKPM yang dulunya di Kemenko Perekonomian.

"Ini dikembalikan ke sini untuk dilaksanakan oleh BKPM. Saya ingin memastikan sistem ini berjalan dengan baik, memberikan pelayanan yang cepat untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan, online, bisa ngisi dari kantor, dari rumah," katanya.

Dalam kesempatan kunjungan ke Pelayanan Perizinan Berusaha itu, Jokowi mengaku sempat bertanya kepada beberapa investor dan masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan. "Kalau saya lihat ya cepat. Pada praktiknya di sini memang dibatasi, dalam dua jam bisa mengurus izin izin permulaan, seperti izin nomor induk berusaha dan izin usaha," katanya.

Menurut dia, dengan izin awal itu, investor sudah bisa langsung memulai usaha atau investasinya. "Kegiatan investasi sudah bisa dimulai sambil menunggu service level agreement yang harus diurus selama satu bulan, yang menyangkut izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB," katanya.

Dia menegaskan kecepatan dalam pelayanan perizinan sangat diperlukan."Yang paling sulit adalah mengintegrasikan yang di pusat ini dengan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Ini yang akan kita temukan sehingga kecepatan di pusat, juga terjadi di daerah," kata Jokowi.


Editor : Ranto Rajagukguk