Jenis Cuti Ini Bisa Diambil PNS Meski Berdekatan Dengan Hari Libur Nasional

Dita Angga ยท Jumat, 25 Juni 2021 - 19:41:00 WIB
Jenis Cuti Ini Bisa Diambil PNS Meski Berdekatan Dengan Hari Libur Nasional
Ilustrasi PNS. (Foto/Ilustrasi: SINDO)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan ada beberapa jenis cuti yang bisa diambil Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun berdekatan dengan hari libur nasional

Hal itu diatur dalam menerbitkan Surat Edaran (SE) No.13/2021 yang diterbitkan pada Jumat (25/6/2021). SE tersebut mengatur pembatasan cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional bagi PNS dan PPPK.

Di Dalam SE tersebut, PNS diminta tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional. 

Seperti diketahui libur nasional 2021 yang masih tersisa antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 11 Agustus 2021 Tahun Baru Islam 1443 H, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, 20 Oktober 2021 Maulid Nabi Muhammad SAW dan 25 Desember Hari Raya Natal.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, SE tersebut memberikan pengecualian bagi PNS untuk mengambil jenis cuti tertentu, antara lain:

1.        Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS

2.      Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PPPK.

Dia menjelaskan, pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No.11/20217 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No.17/2021 dan NO.49/20218 tentang Manajemen PPPK.

Dalam surat edarannya, Tjahjo juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.

Tjahjo juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

“PPK memberikan hukuman disiplin kepada pegawai  ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.

PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik persuratan@menpan.go.id paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana tercantum di dalam lampiran SE tersebut.

Editor : Jeanny Aipassa