Keluar dari Middle Income Trap, Menkeu Bandingkan Indonesia dengan Korsel

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Kamis, 12 September 2019 - 15:00 WIB
Keluar dari Middle Income Trap, Menkeu Bandingkan Indonesia dengan Korsel

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berupaya menuju 100 tahun kemerdekaan, Indonesia harus sudah keluar dari middle income trap yaitu dengan meningkatkan pendapatan per kapita ke level 12.199 dolar Amerika Serikat (AS). Oleh karenanya Indonesia harus berkaca pada negara tetangga yaitu Korea Selatan (Korsel).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Korsel kini bisa bangkit keluar dari middle income trap setelah sama-sama terpuruk seperti Indonesia pada krisis moneter tahun 1998 silam. Namun, Indonesia masih terjebak di middle income.

"Indonesia dari dari sisi infrastruktur, health, skill, financial system, dan capability kita kurang atau kalah dibandingkan dengan negara yang dianggap telah memiliki kemajuan lebih dari Indonesia," ujarnya di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Dia melanjutkan, Korsel mampu memotong garis kemiskinan akibat krisis ekonomi hanya dalam beberapa tahun sehingga kini bergabung dalam negara higher income bersama negara-negara maju lainya. Hal ini tentu didapatkan setelah melalui banyak permasalahan.

"Even dalam success story Korea tidak berarti Korea tidak pernah mengalami masalah. Jadi kalau saya mengatakan dalam perjalanan menuju itu tidak ada guarantee vision yang good, is always has a dynamic reality," ucapnya.

Kendati demikian, dia optimistis Indonesia bisa mengikuti jejak Korsel pada tahun 2045 mendatang. Kuncinya dengan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi secara aman dan berkelanjutan, maka negara dengan ukuran ekonomi lima terbesar di dunia bukanlah sekadar impian.

"Namun itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Momentum perbaikan tidak berjalan otomatis," kata dia.

Untuk itu, Indonesia perlu menjaga dan memperkuat sektor infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), mampu beradaptasi dan mengadopsi teknologi untuk menciptakan inovasi baru, menyederhanakan birokrasi pemerintahan, tata ruang wilayah, dan sumber daya ekonomi dan keuangan.

"Enam hal ini pondasi untuk kita bisa menjaga keseimbangan antara progres dengan pemerataan dan keadilan, antara progres dengan kenyataan bahwa di setiap waktu, setiap saat, progres itu bukan jaminan tapi dia akan dihadapkan pada kemungkinan dinamika volatilitas bahkan krisis yang terjadi di global," tutur dia.


Editor : Ranto Rajagukguk