Kementerian PUPR: APBN Hanya Sanggup Biayai Program Infrastruktur 30 Persen 

Ferdi Rantung · Minggu, 12 Juli 2020 - 08:01 WIB
Kementerian PUPR: APBN Hanya Sanggup Biayai Program Infrastruktur 30 Persen 

Kementerian PUPR mengakui alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di APBN.

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Meski begitu, peningkatan ini tetap tidak bisa menutupi pendanaan seluruh program infrastruktur.

"Realisasi APBN selama lima tahun secara konstan terus mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan PDB  (Produk Domestik Bruto). Kendati demikian secara proporsi alokasi APBN hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Dia menjelaskan, untuk menutup kekurangan dana 70 persennya, diperlukan solusi alternatif agar tidak membebani APBN. "Untuk menutupi gap tersebut dibutuhkan pembiayaan alternatif. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan skema kerja sama dengan badan usaha, serta skema menarik lainnya bagi investor," tuturnya.

Menurut dia, infrastruktur merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi karena menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain itu, infrastruktur juga menopang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi dan produktivitas tenaga kerja, serta akses kepada lapangan kerja.

Sebagai informasi, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih jauh di bawah standar global. Berdasarkan data Bappenas tahun 2019, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB meningkat dari 35 persen pada 2015 menjadi 43 persen di awal 2019. Meski naik, stok infrastruktur itu masih jauh dari target negara-negara di dunia yakni sebesar 70 persen. 

"Laporan World Economic Forum pada 2019, posisi daya saing infrastruktur Indonesia terhadap negara-negara di Asia berada pada peringkat 72 dari 140 negara dalam penilaian indeks daya saing infrastruktur. Dalam wilayah ASEAN dan China posisi indeks daya saing Indonesia berada di peringkat kelima setelah Singapura, Malaysia, China, dan Thailand," katanya.

Editor : Ranto Rajagukguk