KESDM: Freeport Belum Ajukan Rekomendasi Ekspor Konsentrat

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Kamis, 11 Januari 2018 - 19:15 WIB
KESDM: Freeport Belum Ajukan Rekomendasi Ekspor Konsentrat

Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah akan mengevaluasi sebelum mempepanjang rekomendasi izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Izin ekspor konsentrat perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu akan berakhir Februari nanti.

"Untuk rekomendasi ekspor Freeport belum diajukan. Tapi sebagai pemerintah karena ada aturannya harus dievaluasi, maka kita akan evaluasi," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Namun, Bambang enggan menjelaskan secara detail evaluasi yang akan dijadikan indikator untuk memberi perpanjangan rekomendasi ekspor Freeport. Di sisi lain, pihaknya juga tengah menantikan pengajuan perpanjangan rekomendasi izin ekspor PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Izin ekspor perusahaan itu berakhir pada Februari 2018.

"Sekarang kita sedang evaluasi, termasuk juga untuk Amman. Semua sebenarnya kita evaluasi. Selain tim internal pemerintah, verifikator independen juga evaluasi. Kita tunggu hasilnya," tutur dia.

Realisasi ekspor Freeport sampai dengan Desember2017 hanya sebesar 921.137 ton sehingga masih di bawah kuota 1.113.000 ton. Sementara itu, untuk Amman realisasinya sebesar 560.000 ton dengan mendekati kuota sebanyak 675.000 ton.

"Untuk realisasi ekspor, dari Freeport sampai Desember, itu besarannya masih di bawah kuota 1.113.000 ton, 921.137 ton realisasinya. Untuk Amman sudah mendekati, 675 ribu ton kuotanya, dia 560 ribu ton realisasinya," ucapnya.

Pengajuan kembali izin rekomendasi ekspor tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Amandemen itu sudah diperintahkan UU Nomor 4 Tahun 2009. Jadi seharusnya kalau di UU itu deadline-nya 2010. Sudah lama. Harusnya mereka memahami isi UU," ucapnya.

Perpanjangan rekomendasi izin ekspor kepada Freeport memang tidak serta merta diberikan. Pasalnya, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Pihak Kementerian ESDM akan mengevaluasi progres smelter Freeport. Sejauh ini smelter Freeport memang belum masuk tahap konstruksi.

Sebagai informasi Freeport mengantongi rekomendasi izin ekspor sejak 17 Februari 2017 sampai 16 Februari 2018. Rekomendasi ini merupakan landasan bagi Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Surat Izin Ekspor (SPE).


Editor : Ranto Rajagukguk