KSPI Khawatir Omnibus Law Hapus Upah Minimum

Muhammad Aulia ยท Senin, 20 Januari 2020 - 15:18 WIB
KSPI Khawatir Omnibus Law Hapus Upah Minimum

Pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). (Foto: Ant)

JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di sejumlah daerah di Indonesia menolak Omnibus Law. Paket aturan baru yang digodok pemerintah itu dikhawatirkan merugikan kepentingan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal mencatat ada enam alasan buruh menolak Omnibus Law. Pertama, kata dia, aturan itu berpotensi menghilangkan sistem upah minimum yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi buruh. Hal ini lantaran Omnibus Law akan memperkenalkan sistem upah per jam.

KSPI, kata Iqbal, memahami sistem upah per jam dalam Omnibus Law diperuntukkan untuk pekerja lepas (freelance) dengan jam kerja di bawah 40 jam seminggu. Namun untuk pekerja dengan jam kerja 40 jam tetap diberlakukan sistem upah minimum.

"Kendat demikian, menurut KSPI, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam," katanya lewat keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).

Menurut Iqbal, aturan soal upah minimum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Dengan demikian, usulan upah per jam dalam Omnibus Law ditujukan untuk menghilangkan upah minimum.

"Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari," tuturnya.

Selain upah minimum, Iqbal juga menyoroti besaran pesangon dalam Omnibus Law yang turun drastis. Dalam aturan baru, tunjangan PHK hanya 6 bulan upah. Padahal, UU 13/2003 sudah mengatur pesangon minimal 16 bulan hingga 33 bulan. Dia menilai rendahnya pesangon itu membuat perusahaan semakin gampang mem-PHK buruh.

Kerugian lainnya, menurut Iqbal, adalah soal perluasan tenaga kerja outsourcing. Dalam UU 13/2003, tenaga outsourcing dibatasi lima jenis pekerjaan dan kerap dilanggar pengusaha. Dia khawatir istilah fleksibilitas pasar kerja dalam Omnibus Law bisa membuat semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcing-kan.

"Sudah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di-PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan dan juga buruh dapat dikontrak dalam jangka waktu yg panjang sekali tanpa kejelasan statusnya," tuturnya.

Editor : Rahmat Fiansyah