Lapindo Brantas Sebut Utang dengan Pemerintah Seharusnya Sudah Lunas

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Selasa, 25 Juni 2019 - 14:45 WIB
Lapindo Brantas Sebut Utang dengan Pemerintah Seharusnya Sudah Lunas

Semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo yang terjadi pada 2006 lalu. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, iNews.id - Lapindo Brantas, Inc mengaku sudah mengusulkan pembayaran utang Rp733 milar dengan skema perjumpaan utang pemerintah senilai Rp1,9 triliun. Dengan demikian, utang Lapindo Brantas seharusnya sudah lunas.

Presiden Direktur Lapindo Brantas, Faruq Adi Nugroho menjelaskan, utang Lapindo Brantas bermula dari permintaan pemerintah kepada Lapindo Brantas bersama PT Minarak Lapindo Jaya membeli tanah dan bangunan warga yang terdampak luapan Lumpur Sidoarjo. Saat itu, pemerintah menawarkan pinjaman Rp733 miliar.

"Di satu sisi kita disuruh pinjam Rp733 miliar berupa utang. Di sisi lain, kita punya tagihan (Rp1,9 triliun). Jadi disumpalkan saja. Enggak usah bayar-bayaran, kita harusnya lunas," kata Faruq kepada iNews.id, Selasa (25/6/2019).

BACA JUGA:

Diminta Bayar Utang, Lapindo Brantas Tagih Pemerintah Rp1,9 Triliun

Lapindo Kembali Kelola Ladang Migas Brantas hingga 2040

Menurut Faruq, pinjaman yang ditawarkan pemerintah karena Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya kehabisan dana. Saat itu, kedua perusahaan yang mengelola Blok Brantas itu sudah mengeluarkan dana talangan senilai Rp1,9 triliun atau 138 juta dolar AS.

"Itu dana operasional kita sendiri. Jadi Lapindo mengeluarkan dana talangan tahun 2007 sebesar 138 juta dolar AS atas arahan dari dinas. Ada keppresnya. Jadi dari tim penanggulangan lumpur membayar ini, ini, ini, itu dari dana talangan," kata dia.

Berdasarkan audit khusus BPKP yang sudah diverifikasi SKK Migas, kata Faruq, dana talangan tersebut bisa diganti (cost recoverable). Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2010 bahwa bencana lumpur Sidoarjo alias bukan kesalahan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya.

"Sebenarnya bencana lumpur bukan kesalahan Lapindo, tapi karena gempa bumi karena pengaruh vulcano, bukan karena pengeboran Lapindo," ujar dia.

Faruq mengatakan, Lapindo Brantas sudah mengusulkan skema perjumpaan utang tersebut kepada Kementerian Keuangan. Saat ini, usulan tersebut sedang diproses. Dia optimistis usulannya bakal disetujui.

"Mestinya setuju dong di satu sisi punya utang di sisi lain juga ada tagihan," kata dia.

Soal adanya selisih antara utang dan piutang tersebut, Faruq enggan berkomentar lebih lanjut. "Kalau sisanya nantilah gampang, yang penting utangnya lunas dulu deh, sama pemerintah soalnya," tutur dia.


Editor : Rahmat Fiansyah