Mendag Pimpin Delegasi ke AS Bahas Kerja Sama Perdagangan

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Senin, 14 Januari 2019 - 11:45 WIB
Mendag Pimpin Delegasi ke AS Bahas Kerja Sama Perdagangan

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto: iNews.id)

WASHINGTON, iNews.id - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia untuk misi membahas sejumlah topik perdagangan ke Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan berlangsung pada 14-19 Januari 2019.

"Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar 175,9 miliar dolar AS," kata Mendag dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/1/20190.

Menurut Enggar, kunjungan kerja misi perdagangan itu adalah upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor yang harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global.

Ia mengingatkan bahwa pada tahun ini, ekspor nonmigas ditargetkan naik menjadi 175,9 miliar dolar AS dibandingkan tahun lalu. Pada periode Januari-November 2018 neraca perdagangan nonmigas tercatat surplus sebesar 4,64 miliar dolar AS. Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar 15,65 miliar dolar dan ekspor nonmigas 150,14 miliar dolar.

Dalam kunjungan kerja ini, Mendag dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya yaitu pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer guna menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP). Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen.

Dalam tujuh bulan terakhir, pemerintah telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP, karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir dalam negeri maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. 

Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82.  Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand.

Mendag juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen, serta pertemuan dengan para calon investor potensial.


Editor : Ranto Rajagukguk