Menhub Akui Tak Bisa Bergantung APBN untuk Pembiayaan Infrastruktur

Rully Ramli ยท Rabu, 13 Februari 2019 - 12:24 WIB
Menhub Akui Tak Bisa Bergantung APBN untuk Pembiayaan Infrastruktur

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto: iNews.id/Rully Ramli)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah melakukan penyusunan pagu kebutuhan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), berbasiskan platform e-planning. Perencanaan ini juga merupakan langkah awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-4 Tahun 2020-2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, penyusunan RKA melalui e-planning selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan adanya persaingan sehat antar-kementerian dalam memaksimalkan pelaksanaan RPJMN ke depan.

"Pak presiden selalu menyampaikan bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini adalah satu persaingan. Persaingan kita dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, kita benchmark itu sebagai satu persaingan kita harus sebagai pemenang," tutur Budi di Kantornya, Rabu (13/2/2019).

Pria yang akrab disapa BKS itu menjelaskan, Kemenhub memiliki peranan penting dalan penguatan konektivitas dan pemerataan dan prioritas nasional, yang masuk dalam RPJMN 2020-2024.

Pembangunan infrastruktur transportasi Kemenhub, ke depannya tetap memerhatikan Program Pembangunan Indonesia sentris, dengan tetap meningkatkan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Tahun 2020 Dalam Aplikasi E-Planning.

Namun, Budi menjelaskan salah satu kendala yang dihadap Kemenhub dalam menjalankan rencana strategis (restra) ialah masih minimnya pembiayaan dari pemerintah. Tercatat, anggaran yang diajukan Kemenhub untuk restra 2014-2019 sebesar Rp347,18 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp252,83 triliun, sehingga masih terdapat financial gap sebesar Rp94,35 triliun.

Untuk menanggulangi selisih pendanaan tersebut, Kemenhub menyusun langkah kerja sama dengan beberapa pihak seperti, pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan juga peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Kemenhub akan menggenjot pembiayaan infrastruktur Non-APBN (PINA) dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi. "Dengan kegiatan all out harapan kami rencana itu menjadi rencna yang baik, yang memiliki jiwa sebagai satu kementerian yang ingin bersaing menjunjung tinggi persaingan kita antar negara lain," tutur BKS.


Editor : Ranto Rajagukguk