Menko Darmin Lantik Edy Putra Jadi Kepala BP Batam

Rully Ramli ยท Senin, 07 Januari 2019 - 19:06 WIB
Menko Darmin Lantik Edy Putra Jadi Kepala BP Batam

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawadi (kiri). (Foto: iNews.id/Rully Ramli)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melantik Edy Putra Irawadi sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Edy menggantikan pejabat sebelumnya, yaitu Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Kita tentu saja bersyukur melaksanakan oengangkatan kepala beserta dua deputi BP Batam, setelah membebaskan kepala dan deputi yang lama dari tugasnya," ujar Darmin dalam sambutannya, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Ia kemudian menjelaskan, pelantikan Edy sebagai kepala BP Batam merupakan proses persiapan dan transisi, sebagai lanjutan dari keputusan sidang kabinet tanggal 27 Desember 2018.

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut juga mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rancangan amandemen Peraturan Pemerintah (PPP) sebagai landasan kebijakan yang diambil.

"Kita juga sedang menyiapkan amandemen PP untuk menjadi dasar hukum bagi kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali Kota Batam, paling lammbat 30 April 2019," tutur Darmin.

Pelantikan ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Selain itu, sebagai saksi juga dihadiri oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susiwiyono.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam dan mengalihkan kewenangannya ke Pemerintah Kota Batam. Hal ini usai pemerintah mendapat laporan dari dunia usaha dan keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait dualisme di Batam.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sebelumnya menyarankan kepada pemerintah membatalkan rencana pengalihan kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam ke pemerintah kota (Pemkot) Batam. Pasalnya, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pelaku usaha yang memanfaatkan Batam sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ).

Direktur Indef Enny Sri Hartati memaparkan, pemberlakuan tersebut akan membuat investor bertanya-tanya tentang status Batam sebagai area FTZ. Selain itu, pengalihan kewenangan ini bisa melanggar undang-undang (UU) lantaran pemerintah daerah (pemda) tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan.

"Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Kedua kalau ini dilakukan pemerintah daerah maka pasti investor akan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan dengan berbagai skema FTZ yang ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga kalau muncul persoalan seperti sekarang yang paling pertama kita pikirkan yakni respons dari para pengusaha atau respons para investor," kata Enny dalam keterangannya, Jumat (22/12/2018).


Editor : Ranto Rajagukguk