Menkominfo Enggan Buat Regulasi Aplikator Ojol, Pengamat: Bikin Perpres Saja

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Selasa, 18 Juni 2019 - 14:58 WIB
Menkominfo Enggan Buat Regulasi Aplikator Ojol, Pengamat: Bikin Perpres Saja

Pemerintah dinilai perlu menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang meregulasi sanksi bagi aplikator ojek online. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengatur soal operasional transportasi online beserta sanksi bagi pengemudi yang melanggar. Namun, aturan soal sanksi bagi aplikator yang melanggar masih belum digodok.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres). Pasalnya, permasalahan tentang aplikator transportasi online ini lintas Kementerian.

"Dulu saya usulkan bikin saja Perpres karena kalau Perpres kan lintas Kementerian sehingga bisa sekaligus. Tapi tidak mau," ujarnya di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut dia, instansi yang berwenang mengatur regulasi untuk aplikator transportasi online ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pasalnya, ruang lingkup Kemenkominfo untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan internet.

"Kemenhub saja mengatur dia sebagai angkutan umum. Tetapi kalau online-nya kan ada di Kominfo, Kemenhub tidak bisa mematikan aplikasi yang bisa Kominfo," ucapnya.

Kemenkominfo mengatur perizinan usaha bagi aplikator transportasi online yang mau beroperasi di Indonesia. Oleh karenanya, menurut dia Kominfo juga yang berhak mematikan aplikator tersebut jika melanggar aturan Kemenhub.

"Kaya kemarin matikan WhatsApp, matikan aplikator dia tidak nah gimana ini? Antar-sektoral juga tidak beres-beres padahal sebelahan kantornya (dengan Kemenhub)," ucapnya.

Namun, Menkominfo Rudiantara merasa hal ini bukan wewenangnya. Pasalnya, untuk regulasi ojek dan taksi online ini berada di bawah Kemenhub.

"Saya kan bukan menteri semuanya. Siapa regulator bidang siapa ya harus regulator bidangnya," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Oleh karenanya, dia meminta agar Presiden Joko Widodo segera menggodok Perpres soal aplikator transportasi online.

"Menurut saya, mau tidak mau harus bikin Perpres. Tapi nanti aturannya juga tidak bisa dengan taksi biasa. Dia kan tidak bayar pajak, PPN doang," tuturnya.


Editor : Ranto Rajagukguk