Menteri Kelautan dan Perikanan Terbaru Diharapkan Cabut Ekspor Benih Lobster

Antara · Sabtu, 28 November 2020 - 16:30:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Terbaru Diharapkan Cabut Ekspor Benih Lobster
Benih lobster. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati berharap Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster. Hal ini berlaku bagi siapa pun yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan Herawati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Menurut Susan, mencabut regulasi bermasalah adalah syarat pertama dari kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan baru, yang disodorkan oleh Kiara. Dia mengemukakan, syarat selanjutnya untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.

Tidak hanya itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," ujarnya.

Susan juga menegaskan, syarat menteri baru selanjutnya adalah orang yang tidak pernah terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut, lanjutnya, karena rekam jejak dalam isu lingkungan hidup dan HAM merupakan syarat yang tak boleh ditawar-tawar.

Kiara juga mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus memiliki keberanian untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terus meningkat akibat dari desain pembangunan ekonomi yang bercorak ekstraktif dan tidak ramah HAM. Menteri KP baru wajib berkomitmen untuk membereskan persoalan ini," ungkap Susan.

Menteri yang baru, ujar dia, juga wajib berkomitmen untuk menjalankan mandat UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Kemudian berani untuk memberikan pengakuan identitas politik perempuan nelayan di Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 3 juta orang serta berkomitmen untuk menegakkan hukum terkait larangan penggunaan alat tangkap yang merusak dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

"Supaya kasus korupsi ekspor lobster tidak terulang lagi, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru mesti betul-betul memiliki komitmen untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat pesisir di Indonesia dan berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan mereka dengan kewenangan yang dimilikinya," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk