Menteri PUPR Sebut Tidak Ada Masyarakat yang Menolak Jalan Trans Papua

Antara ยท Rabu, 05 Desember 2018 - 15:56 WIB
Menteri PUPR Sebut Tidak Ada Masyarakat yang Menolak Jalan Trans Papua

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. (Foto: Ant)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek jalan Trans Papua jalan terus. Hal ini menyusul terjadinya penembakan terhadap 31 pekerja konstruksi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, tidak ada masyarakat yang menolak pembangunan Jalan Trans Papua. Proyek ini, kata dia, sama halnya dengan pembangunan Jembatan Holtekamp atau Digoel.

"Proses pembangunan di Wamena ini kami melibatkan TNI saat membuka jalan. Di belakangnya, ada PU yang bertugas untuk pengerasan dan pengaspalan," kata Basuki di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

BACA JUGA:

Jokowi: Pembangunan Trans Papua Tetap Jalan

Soal 31 Pekerja Ditembak KKB, Begini Penjelasan Lengkap Menteri PUPR

Dia mengatakan, insiden tragis yang menimpa pekerja PT Istaka Karya terjadi saat membangun Jembatan Kali Yigi dan Kali Aorak, Kabupaten Nduga, Papua. Dua jembatan ini terletak di segmen 5 Jalan Trans Papua.

"Segmen 5 itu ruas Wamena-Heberna-Kenyam-Mumugu dan Batas Batu. Jalan sepanjang 278 kilometer (km) ini sudah tersambung dan tembus. Kami hanya memasang 35 jembatan," kata dia.

Jalan Trans Papua terdiri dari dua belas segmen, yakni sepuluh segmen di Papua dan dua segmen di Papua Barat. Total panjang Jalan Trans Papua hampir 4 ribu km.

"Pembangunan jembatan lain tetap jalan terus karena Trans Papua itu tidak hanya di Wamena saja. Itu hanya 278 km dari Trans Papua dengan panjang 3.900 km," ucap dia.

Basuki menjelaskan, daerah proyek pembangunan yang dikerjakan PT Istaka Karya sebelumnya aman. Hal ini setelah mendapat kepastian dari TNI/Polri. Dia menyebut, tidak ada satu pun pembangunan di Papua yang dilakukan tanpa melapor ke Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua.

"Seperti yang dilakukan PT Brantas Abipraya memberhentikan selama empat bulan lalu karena daerahnya dianggap rawan. Ini diperintahkan oleh Pangdam dan Kapolda," ujar Basuki.

Dia menyebut, tidak semua daerah Papua rawan. Namun, ada beberapa red area, sehingga yang mengetahui kondisi daerah tersebut secara persis hanya aparat keamanan.

"Apa yang terjadi ini tetap mendorong saya untuk membangun Trans Papua. Maju terus untuk membangun, meski ada risiko kerja," ucap dia.

Basuki mengaku sempat berencana terbang ke Papua hari ini untuk memantau langsung perkembangan dari insiden penembakan tersebut. Namun, rencana itu mendadak harus dibatalkan karena diminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan pers di Jakarta.


Editor : Rahmat Fiansyah