Menteri Susi Terbitkan Aturan soal Reklamasi, Isu Lingkungan Jadi Fokus Utama

Antara ยท Rabu, 11 September 2019 - 17:55 WIB
Menteri Susi Terbitkan Aturan soal Reklamasi, Isu Lingkungan Jadi Fokus Utama

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. (Foto: Ant)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti resmi menerbitkan aturan soal reklamasi. Aturan tersebut menekankan supaya kegiatan reklamasi tidak merusak lingkungan.

Secara teknis, poin-poin tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

"Kami tidak menoleransi kerusakan mangrove, lamun, koral, atau lainnya apabila itu berdampak ketika reklamasi dilakukan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Lewat aturan itu, KKP memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi di enam jenis wilayah, yaitu kawasan strategis nasional tertentu, kawasan strategis nasional lintas provinsi, kawasan pelabuhan perikanan yang dikelola kementerian, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, dan kawasan konservasi perairan nasional.

"Jika luas rencana reklamasi lebih dari 10 hektare, wajib mendapat rekomendasi menteri," katanya.

Brahmantya mengatakan, izin tersebut tidak berlaku untuk kawasan konservasi, tambang, dan daerah lingkungan kerja/kepentingan. Izin pelaksanaan reklamasi ini menjadi salah satu syarat bagi siapapun untuk melakukan kegiatan reklamasi.

Untuk mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi dari KKP, dia menyebut harus ada izin-izin lainnya seperti izin lokasi perairan, izin lingkungan kegiatan reklamasi dan sumber material, dan IUP operasi produksi dilengkapi pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material.

"Pengajuan izin juga harus menyertakan rencana induk reklamasi, studi kelayakan, rancangan detail reklamasi, dan bukti kepemilikan lahan. Juga harus ada pernyataan kesanggupan menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat," ujar Brahmantya.

Dia menambahkan, pengajuan izin dilakukan lewat Online Single Submission (OSS). Jika terbit, izin berlaku 5 tahun. Bila melanggar, KKP telah menyiapkan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin.


Editor : Rahmat Fiansyah