Meroket, Pencairan Bansos Tembus Rp37 Triliun pada Awal Tahun

Rully Ramli ยท Senin, 22 April 2019 - 20:45 WIB
Meroket, Pencairan Bansos Tembus Rp37 Triliun pada Awal Tahun

Pejabat eselon I Kementerian Keuangan berkumpul untuk memaparkan realisasi APBN 2019 per 31 Maret 2019 di Aula Mezanine, Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/4/2019). (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Realisasi pencairan bantuan sosial (bansos) dalam APBN 2019 meningkat tajam pada tiga bulan pertama tahun ini. Per 31 Maret 2019, angkanya tembus Rp36,97 triliun atau naik 106,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menepis pencairan bansos yang meroket terkait dengan pemilu yang berlangsung bulan ini. Menurut dia, pencairan tersebut tidak terlepas dari alokasi anggaran bansos yang meningkat dibandingkan tahun lalu.,

"Tahun ini pemerintah memang sudah menanggarkan Rp224,41 triliun untuk bansos. Bansos kita tahu 2019 anggarannya memang lebih tinggi," kata Luky di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/4/2019).

Luky memaparkan, pencairan bansos yang naik tajam salah satunya disebabkan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua. Anggaran PKH 2019 mencapai Rp34,4 triliun menyasar 9,4 juta rumah tangga. Tiap keluarga dianggarkan Rp9-10 juta per tahun.

"Kita tambah PKH, sehingga volumennya meningkat. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok," katanya.

Selain PKH, lanjut Luky, pencairan bansos yang meningkat karena pemerintah mempercepat pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan. Pencairan itu untuk melunasi tagihan PBI hingga Mei 2019.

"Kami percepat pelunasan kesehatan ke BPJS untuk selesaikan kewajiban kita yang telah diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," ucapnya.

Program-program lain juga ikut mendongkrak penyaluran bansos sepanjang Januari-Maret 2019. Di antaranya bantuan pangan nontunai (BNPT), Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa bidikmisi, dan lain-lain.

"BPNT juga eksekusi, sehingga dampak ke masyarakat betul-betul nyata. Selama inik an banyak ditanya kenapa anggaran kita lambat penyerapannya sehingga kita percepat agar manfaat pelaksanannya lebih baik," tutur Luky.

Dia kembali menegaskan upaya mempercepat pencairan bansos tidak ada kaitannya dengan pemilu, terutama Pilpres 2019.

"Anggaran Kementerian Sosial bisa kita lihat jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga ini betul-betul tidak kaitannya dengan Pemilu," ucapnya.


Editor : Rahmat Fiansyah