Meski Dinilai Ganjil, Pergantian Dirut BRI dan BTN Tak Pengaruhi Kinerja Usaha

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Minggu, 01 September 2019 - 21:02 WIB
Meski Dinilai Ganjil, Pergantian Dirut BRI dan BTN Tak Pengaruhi Kinerja Usaha

Pergantian Direktur Utama di perusahaan pelat merah dinilai tak mengganggu kinerja perseroan. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengganti Direktur Utama dua perbankan pelat merah, yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan karena Suprajarto yang ditunjuk menjadi Dirut BTN merasa tidak diinformasikan sebelumnya.

Direktur Riset Centrer of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas memiliki kewenangan mengganti pengurus perusahaan pelat merah, namun seharusnya penunjukkan harus nerdasarkan persetujuan yang bersangkutan

"Yang tidak wajar adalah yang ditunjuk ternyata tidak diberitahu dan diminta kesediaannya terlebih dahulu. Proses seperti ini selama ini biasa terjadi dan tidak ada yang menolak. Sekarang yang bersangkutan menolak dan membuat kasus ini menjadi lebih menarik," ujarnya saat dihubungi, Minggu (1/9/2019).

Selebihnya, dia menilai Kementerian BUMN telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum meminta persetujuan para pemegang saham lainnya di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dengan demikian, Kementerian BUMN telah mengikuti prosedur yang berlaku.

"Pokok masalahnya ada di prosesnya yang tidak transparan dan dirasa ganjil karena dilakukan hanya empat bulan setelah pergantian Direksi," kata dia.

Dia melanjutkan, pergantian Direksi di kalangan perusahaan BUMN ini pun seringkali terjadi secara berulang dan tidak pernah mendapatkan penolakan dari yang bersangkutan. Meskipun keputusan Kementerian BUMN tidak menunggu persetujuan dari yang ditunjuk.

"Walaupun dirasakan sewenang-wenang. Masalah utamanya bukan melanggar aturan, tapi dilihat bernuansa tidak profesional dan sangat politis," ucapnya.

Oleh karenanya, sikap Kementerian BUMN yang tidak profesional tersebut dikhawatirkan akan mengganggu perspektif investor. Pasalnya, kedua perusahaan merupakan perusahaan terbuka yang memperdagangkan sahamnya di pasar modal.

"Kekosongan posisi dirut dan juga kegaduhan yang terjadi memunculkan sentimen negatif di pasar dimana harga saham BBRI dan juga BBTN sempat anjlok," tutur dia.

Namun, dia yakin kekosongan posisi nomor satu di kedua perusahaan berpelat merah itu tidak akan lama. Sehingga penurunan harga saham BBRI dan BBTN bersifat temporer karena sejatinya kekosongan posisi ini tidak berdampak signifikan pada kinerja perseroan.

Editor : Ranto Rajagukguk