Negara Kehilangan Penerimaan Rp455 Triliun dari Pelanggaran Freeport

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Senin, 19 Maret 2018 - 21:53 WIB
Negara Kehilangan Penerimaan Rp455 Triliun dari Pelanggaran Freeport

Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menemukan potensi pendapatan negara sebesar Rp455 triliun yang hilang dari pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI). Angka tersebut dihasilkan dari potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pencemaran lingkungan.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan, potensi PNBP tersebut muncul sejak 2008 karena PTFI menggunakan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasionalnya sekitar 4.545,94 hektare tanpa menerbitkan IPPKH.

"Tidak ada tindak lanjut signifikan ysng dilakukan PTFI. Saya ingin mengatakan bahwa PTFI tidak punya good will atas Papua. Mengenai hutan lindung tidak ada yang dilakukan secara signifikan," ucapnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Seharusnya, PTFI membayar IPPKH sesuai periode 2008-2015 atau delapan tahun sebesar Rp270 triliun di mana per tahunnya sebesar Rp33 triliun terdiri dari:

- Areal perjanjian pinjam pakai seluas 738,60 hektare berpotensi PNBP PKH sebesar Rp2,95 triliun.

- Area persetujuan prinsip PKH 2013 seluas 2.000,20 hektare berpotensi PNBP PKH sebesar Rp20,39 triliun.

- Tambahan area di dataran rendah selias 1.158 hektare berpotensi PNBP PKH sebesar Rp4,63 triliun.

- Penambahan luasan dalam evaluasi seluas 639,13 hektate berpotensi PNBP PKH sebesar Rp5,86 triliun.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Perhitungan potensi PNBP tersebut atas penggunaan kawasan hutan yang telah dilakukan BPK bersama dengan Direktorat Jenderal Planologi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, berdasarkan hitungan tenaga ahli Institut Pertanian Bogor, akibat kesalahan PTFI negara harus menanggung kerugian dari perubahan ekosistem yang rusak akibat pembuangan limbah yang berlebihan sebesar Rp185 triliun.

"Itu potensi karena kerusakan alam bukan hanya dihitung BPK tapi tenaga ahli dari IPB itu Rp185 triliun dari kerusakan yang terjadi," ujarnya.

Angka tersebut terdiri dari pencemaran penampungan tailing atau ModADA (Modelling Ajkwa Deposition Area) sebesar Rp10,70 triliun, pencemaran muara sebesar Rp 8,211 triliun, dan pencemaran laut sebesar Rp166 triliun.

Editor : Ranto Rajagukguk