Omnibus Law Beri Fasilitas Khusus bagi Korban PHK

Aditya Pratama ยท Sabtu, 28 Desember 2019 - 19:14 WIB
Omnibus Law Beri Fasilitas Khusus bagi Korban PHK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema baru dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bidang ketenagakerjaan. Skema baru tersebut terkait dengan unemployment benefit yaitu fasilitas untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun keluar dari job market

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema baru employment ini ada dua, yaitu untuk cipta lapangan kerja dalam bentuk fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan dan hal itu sudah dimasukkan dalam fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

“Artinya, bagi mereka yang dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, maka jaminan dari tenaga kerja ini, dari Jamsostek akan melakukan cash benefit. Jadi mendapatkan upah lanjutan enam bulan, kemudian akan ada pelatihan, kemudian ada job placement, penempatan lapangan kerja kembali,” ujar Airlangga dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Sabtu (28/12/2019).

Airlangga menambahkan, hal itu hanya bisa dilakukan apabila Undang-undang (UU) Sistem Jaminan Sosial (SJSN) direvisi. Karena itu, revisi tersebut akan dilakukan melalui Omnibus Law. 

Ke depan, beberapa inisiatif pemerintah termasuk Kartu Prakerja ini akan dipersiapkan untuk ikut diluncurkan. Hal ini sesuai isi UU Omnibus Law di mana ada jaminan kerja yang terkait dengan kehilangan pekerjaan, untuk melengkapi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan yang lain. 

“Jadi ada fasilitas baru untuk ketenagakerjaan,” kata dia.

Airlangga Hartarto mengatakan, undang-undang ini terkait dengan cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, ini juga terkait dengan masuknya investasi agar pertumbuhan perekonomian bisa meningkat, simplifikasi dari perizinan dan kemudahan bagi usaha menengah, mikro, dan kecil. 

Menurutnya, selama ini usaha mikro saling berkelompok dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama), sehingga kelompok usaha bersama ini diberikan entitas hukum dalam bentuk perseroan terbatas. Dalam praktiknya, hal ini bisa dilakukan di dinas, koperasi, kementerian terkait, BUMN melalui program, misalnya Program Mekaar atau UMi.

“Nah, pendaftaran secara online ini difasilitasi, sehingga masing-masing individu ini bisa mempunyai badan hukum yang mengamankan mereka terhadap risiko-risiko berusaha. Karena yang namanya berisiko, kan usaha itu ada risiko, sehingga risiko usaha itu terbatas kepada persekutuan modal atau modal yang mereka tanamkan di dalam usaha,” ujar Airlangga.


Editor : Ranto Rajagukguk