Pantau Sistem OSS di BKPM, Jokowi Jamin Izin Investasi Makin Mudah

Okezone ยท Senin, 14 Januari 2019 - 11:15 WIB
Pantau Sistem OSS di BKPM, Jokowi Jamin Izin Investasi Makin Mudah

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meninjau pelayanan sistem Online Single Submission (OSS) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. Dalam meinjau sistem investasi terintegrasi ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Thomas Limbong dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono.

"Kita ingin memulai sistem baru, jalan terbaik pelayanan bagi masyarakat semuanya," ujar Jokowi di Kantor BKPM Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi menjelaskan, OSS ini merupakan sistem yang sangat sederhana, di mana bisa melakukan pendaftaran di kantor bahkan rumah. Pada praktiknya. sistem OSS ini diperlukan dua jam saja, seperti izin permulaan untuk melakukan usaha.

"Sistem OSS ini, bisa melakukan investasi, sambil menunggu service level agreement. Jadi izin lokasi dan izin lingkungan dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bisa dilakukan dulu," ucapnya.

Sebagai informasi, sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. selain pembentukan Satgas Pengawalan Berusaha dan Reformasi Regulasi.

Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Sistem berbasis Teknologi Informasi ini merupakan interkoneksi serta integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. (Taufik Fajar)


Editor : Ranto Rajagukguk