Pemerintah Bakal Terapkan Sistem Upah per Jam, Ini Kriteria Pekerjanya

Muhammad Aulia ยท Jumat, 27 Desember 2019 - 22:01 WIB
Pemerintah Bakal Terapkan Sistem Upah per Jam, Ini Kriteria Pekerjanya

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah bakal menerapkan sistem upah per jam untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Namun, sistem tersebut tidak menggantikan upah bulanan yang selama ini berlaku umum. 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, skema upah per jam akan disisipkan dalam Omnibus Law tentang Ketenagakerjaan

"Kalau gaji tetap UMP, kalau pabrik tetap gaji bulanan. Kalau yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut masuknya kebijakan upah per jam dalam Omnibus Law untuk memberikan kepastian bagi para pekerja paruh waktu. Mereka diharapkan bisa dapat kehidupan yang layak seperti pekerja formal. 

"Contohnya pekerja restoran paruh waktu yang gajinya ditentukan oleh pemilik restoran. Jadi itu diakomodir di dalam UU, berubah jadi gaji per jam," ujar Airlangga.

Selain itu, kata dia, kebijakan ini juga untuk menumbuhkan profesi konsultan lokal yang selama ini diisi oleh orang-orang asing. "Supaya konsultan itu jangan cuma dari luar negeri, tetapi anak muda di sini juga bisa. Konsultan dan jasa itu kan ada basis per jam yang dibayar perusahaan," tutur Airlangga. 

Editor : Rahmat Fiansyah