Pemerintah Diminta Tak Desak Maskapai Turunkan Tarif Tiket Pesawat

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Sabtu, 15 Juni 2019 - 19:02 WIB
Pemerintah Diminta Tak Desak Maskapai Turunkan Tarif Tiket Pesawat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyerahkan wewenang pemeriksaan dugaan kartel tarif tiket pesawat oleh dua maskapai domestik ke KPPU. (Foto: AFP)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyerahkan wewenang pemeriksaan dugaan kartel tarif tiket pesawat oleh dua maskapai domestik ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasalnya, kewenangan Kemenhub hanya sampai mengatur besaran tarif batas tiket pesawat.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, keputusan tersebut sudah benar karena Kemenhub hanya sebagai regulator. Pasalnya, yang berhak menentukan dugaan kartel ini benar atau tidak adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Kalau anda (Kemenhub) melaksanakan itu anda menyalahkan tupoksi yang diberikan negara. Itu bukan tupoksinya Kemenhub," ujarnya di Gado-Gado Boplo Cikini, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Dia melanjutkan, hingga saat ini KPPU belum juga mengeluarkan pernyataan dan bukti adanya kartel pada Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

"Kalau kartel atau monopoli yang berhak mengatakan itu iya atau tidak adalah KPPU. Ketika KPPU tidak bersuara maka kita hanya berangan-angan. Sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu kartel," ucapnya.

Oleh karenanya dia meminta agar masyarakat diberikan klarifikasi jika asumsi tersebut tidak terbukti. Pasalnya, hal isu yang ada saat ini sangat merugikan maskapai karena jumlah penumpang mengalami penurunan akibat penilaian publik terhadap tiket pesawat yang mahal.

"Kalau anda tahu maka beritahukan karena berkembang di masyarakat bahwa itu kartel. Karena kalau tidak, menyiksa siapa?" kata dia.

Menurutnya, selama ini maskapai tidak pernah menetapkan tarif melebihi besaran tarif batas atas pemerintah. Kenaikan tarif ini juga dinilai sebagai hal yang wajar karena imbas dari kenaikan harga avtur di saat kurs rupiah melemah.

"Kalau dulu kan angkutan udara murah karena kebanyakan gunakan diskon. Makanya dulu everybody can fly tapi sekaran not everybody can fly," ucapnya.

Dengan mendinginkan persepsi publik maka masyarakat dengan sendirinya akan menyesuaikan kebutuhannya dengan budget yang dimiliki. Namun, di sisi lain pemerintah juga jangan menekan maskapai untuk turunkan tarif tiket.

"Karena kalau dipaksa terus semua aspek dipaksa. Nanti keselamatannya gimana? Karena harga tadi sudah termasuk perhitungan untuk check semua dan pilot dilatih. Jadi menurut saya ini saatnya semua biaya transportasi menyesuaikan dan semua moda transportasi bergerak. Kalau tidak mampu beli tiket pesawat maka naik bus kereta," tuturnya.


Editor : Ranto Rajagukguk