Pengemplang Pajak di Palembang Divonis 8 Bulan Penjara

Antara ยท Kamis, 14 Desember 2017 - 20:50 WIB
Pengemplang Pajak di Palembang Divonis 8 Bulan Penjara

Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

PALEMBANG, iNews.id - Seorang terdakwa bernama Tantowi Jauhari (49) di Palembang, Sumatera Selatan, dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan karena menunggak pajak.

Vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Paluko Hutagalung. Dia menyatakan, Tantowi yang merupakan direktur PT Srikandi Agung dianggap terbukti menyebabkan kerugian negara karena tidak menyetorkan kewajibannya membayar pajak.

"Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (i) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," kata Paluko.

Putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Emir Ardiansyah dan Adi Purnama. Sebelumnya JPU menuntut pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda dua kali pajak terutang, yaitu sebesar Rp334.890.986 yang paling lambat dibayar setahun pascaputusan pengadilan. JPU beralasan terdakwa tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen ke kas negara sebesar Rp167.445.493.

Menurut majelis hakim terdapat unsur yang meringankan, yakni terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya. Selain itu, terdakwa juga bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Sedangkan yang memberatkan, menurut Paluko adalah perbuatan terdakwa yang tidak mencerminkan warga negara yang taat membayar pajak. Terdakwa juga sudah merugikan keuangan negara dari pajak yang tidak disetorkan.

Kronologis kasus tersebut bermula saat terdakwa mendapatkan kontrak kerja sama dengan Pertamina MOR II untuk pengadaan tenaga kontrak pada bulan Januari-Desember 2008. Terdakwa melakukan pemotongan pajak sebesar 10 persen dari sejumlah nilai perjanjian kontrak kerja dengan Pertamina MOR II, tetapi pajak tersebut tidak disetorkan ke kas negara melalui Bank Mandiri.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, kerugian pendapatan negara berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Srikandi Agung sebesar Rp167.445.493.

Editor : Ranto Rajagukguk