Penyelundupan Harley Davidson oleh Dirut Garuda Berpotensi Pidana

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 05 Desember 2019 - 19:41 WIB
Penyelundupan Harley Davidson oleh Dirut Garuda Berpotensi Pidana

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat jumpa pers hasil investigasi penyelundupan Harley-Davidson di Jakarta, Kamis (12/5/2019). (Foto: Ant)

JAKARTA, iNews.id - Dugaan penyelundupan Harley-Davidson oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra berpotensi pidana. Pasalnya, ada indikasi kuat aksi tersebut merupakan impor ilegal.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penyelundupan yang dilakukan Ari Askhara merugikan negara. Nilai kerugian akibat penyelundupan tersebut mencapai Rp1,5 miliar.

"Kalau kerugian negara ini sudah menjadi faktor yang tidak hanya perdata tapi menjadi faktor pidana ini yang sangat memberatkan," kata Erick di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

BACA JUGA:

Kronologi Lengkap Dirut Garuda Selundupkan Harley-Davidson, Libatkan Pegawai

Dirut Garuda Dicopot Gara-Gara Penyelundupan Harley Davidson

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, indikasi tersebut terlihat dari modus pelaku yang memutilasi moge Harley-Davidson. Sparepart mutilasi tersebut dimasukkan dalam 15 koli.

"Mereka berusaha memutilasi dan menyamarkan dalam beberapa koli ya. Ini iktikadnya sudah menunjukkan untuk mengelabui petugas agar bisa menyelundupkan moge," kata Heru.

Dia menyebut, modus motilasi sparepart tersebut terendus oleh petugas bea cukai. Itu diketahui saat ditemukan boks yang tidak di-declare sehingga melanggar aturan kepabeanan.

Heru menilai, niat menyelundup tersebut juga terlihat karena moge tersebut ditaruh di bagasi penumpang. Padahal, impor barang seharusnya ditaruh di kargo.

"Kalau iktikadnya itu baik tentu mereka enggak perlu memutilasi dan itu ditempatkan di kargo. Kalau dari sisi memutilasi ini udah ada indikasi (penyelundupan). Makanya kita lakukan penelitian lebih mendalam terus," ujarnya.

Apalagi, kata Heru, moge itu berstatus motor bekas. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 tahun 2005, kendaraan bekas yang boleh diimpor hanya mobil dan itu dibatasi. Sementara sepeda motor bekas dilarang diimpor.


Editor : Rahmat Fiansyah