PII Gandeng Swasta Danai 22 Proyek Infrastruktur Pemerintah pada 2019

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Jumat, 07 Desember 2018 - 13:06 WIB
PII Gandeng Swasta Danai 22 Proyek Infrastruktur Pemerintah pada 2019

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berencana menyiapkan 22 proyek infrastruktur pemerintah agar dapat didanai swasta pada tahun depan. Namun, skema pendanaan yang disiapkan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Keuangan dan Penilaian Proyek PII Salusra Satria mengatakan, sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihaknya diberikan amanat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan penjaminan proyek infrastruktur pemerintah. Adapun skema pembiayaan dapat dilakukan melalui skema KPBU maupun non-KPBU.

“Total ada 22 proyek infrastruktur yang masuk dalam pipeline KPBU oleh PII,” ujarnya di Hotel Novotel Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).

Dia melanjutkan, dari keseluruhan proyek tersebut ada dua proyek yang sudah masuk ke tahap guarantee sign. Proyek ini merupakan pembangunan jalan lintas timur di Riau dan Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara.

Kemudian, empat proyek lainnya masih dalam tabap guarantee principal approval, yaitu pengembangan Bandara Hang Nadim, RSUD Pirngadi Medan, SPAM Kapet Kulonprogo, dan TPPAS Legok Nangka Bandung.

Kemudian, lima proyek lain tengah dalam tahap appraisal, yakni pengembangan RSUD Krian Sidoarjo, Pelabuhan Bau Bau, e-Government Kemensos, SPAM Jatigede Cirebon, dan Lapas Ciangir Tangerang.

Proyek sisanya yaitu Tol Kamal-Teluknaga-Balaraja, Tol Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap, SPAM Karian Serpong, pengerjaan LRT di Cibubur, preservasi jalan lintas barat Sumatera, electronic toll collection, Bandara Singkawang, Kawasan Teluk Bintuni, proving ground Bekasi, Bandara Tarakan, dan RSUD Zainal Abidin Aceh.

"Jumlah proyek yang diproses diupayakan selaras dengan target proyek signing, yaitu mencapai 41 proyek di akhir 2022," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memerintahkan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur khususnya untuk transportasi. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan terhadap negara lain dan untuk membangun konektivitas antardaerah sekaligus mempermudah arus distribusi.

Sekertaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, namun pembangunan infrastruktur transportasi ini membutuhkan dana yang sangat banyak. Sementara pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi setengahnya saja.

"Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan dana lebih dari Rp1.000 triliun. Namun APBN sangat terbatas," ujarnya dalam Forum Perhubungan di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Oleh karenanya, Kemenhub secara aktif mencari sumber-sumber pembiayaan kreatif guna membiayai proyek-proyek ini. Pasalnya, pemerintah membutuhkan dukungan investasi dari swasta dengan skema publik private partnership.


Editor : Ranto Rajagukguk