Potensi Nikel Diperkirakan Majukan Ekonomi Indonesia Timur

Djairan ยท Rabu, 15 April 2020 - 17:42 WIB
Potensi Nikel Diperkirakan Majukan Ekonomi Indonesia Timur

Ilustrasi nikel. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Bisnis nikel dinilai berpotensi memajukan ekonomi Indonesia bagian timur. Pasalnya, nikel dengan produk turunan yang sangat banyak tersebut berada terpusat di wilayah timur Indonesia.

“Ini mungkin nilai tambahnya yang bisa kita dapatkan, keuntungan terbesar secara ekonomi wilayah adalah produk-produk ini terpusat di beberapa daerah di Indonesia timur, kalau kita bisa mendorong pertumbuhan sektor ini maka ekonomi akan lebih merata ke wilayah di luar pulau Jawa,” ujar Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah 

dalam diskusi terbuka via daring, Rabu (15/4/2020).

Potensi bisnis nikel pada level dunia yang trennya sedang naik adalah industri mobil listrik. Meskipun konsumsi nikel untuk komponen baterai hanya 5 persen, namun produksi mobil listrik electric vehicle (EV) ke depanya akan mengalami peningkatan hingga lima kali lipat. 

Hal itu diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap nikel. Jika momen tersebut dapat dimanfaatkan, akan dapat mendorong perekonomian Indonesia.

Survei dari Fraser Institute tentang indeks investasi sektor pertambangan dunia, menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan potensi mineral tertinggi, mengungguli Amerika Serikat (AS) dan Australia. Artinya sektor pertambangan dalam negeri memiliki potensi daya jual yang besar. Namun, sayangnya hal tersebut belum diikuti dengan kebijakan-kebijakan pada sektor pertambangan.

“Di sini best practices mineral potential index Indonesia paling tinggi, bahkan dibandingkan dengan Amerika dan Australia. Tapi sayangnya policy perception index kita paling rendah dari negara lain, artinya ada masalah di payung hukum,” ujar Imaduddin.

Imaduddin menilai, ada beberapa poin penting sebagai pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Contohnya saja pengaturan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi sesuai standar dan memperhatikan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya harus ada pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Editor : Ranto Rajagukguk